Menjadi Referensi Mendunia

Ketua Pospera Kendari : Plt Walikota Layak Ditahan

Indonesiaberita.com, KENDARI – Rapat dengar Pendapat (RDP) tindak lanjut polemik penggusuran pedagang eks.Pasar Panjang Bonggoeya bersama anggota DPRD Kota Kendari Komisi I dan II, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang digelar di ruangan Kantor Sekretariat DPRD Kota Kendari 31 Juli 2018 tidak menuai kesepakatan.

Bram selaku Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kota Kendari mengungkapkan bahwa berdasarkan pernyataan Kasatpol PP bahwa Plt.Walikota Kendari terindikasi kuat telah melakukan pelanggaran pidana pengrusakan rumah warga.

“Plt Walikota Kendari menurut Kasatpol PP terindikasi melakukan pelanggaraan pengerusakan rumah warga.” ungkap Bram kepada Indonesia Berita, Selasa (31/7/2018).

Selanjutnya, Bram menyampaikan bahwa diantara pedagang, banyak diantaranya menjalanakan aktifitas dagang diatas lahan milik pribadi dan bangunan rumah berupa kios. Menurutnya, seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tidak gegabah mengambil tindakan atas rumah tinggal milik warga.

“Saya sangat sayangkan tindakan Pemkot  Kendari ini. Mereka menempatkan diri layaknya lembaga yudikatif. Kan kalau harus menggusur lahan milik warga, tentu ada putusan pengadilan dulu. Yang terjadi kemarin itu malah tidak ada landasan dasar hukumnya. Kasatpol pp tiba tiba saja bawa alat berat dan gusur sana sini, kayak preman saja.” geramnya.

Dirinya menambahkan banyak  keanehan yang terjadi di lokasi saat beberapa bangunan milik Bu Lilis tidak ikut dibongkar.

“Atas dasar alasan apa Satpol PP tidak bongkar bangunan kios milik Bu Lilis tidak ada yang jawab, saya rasa, sulit untuk menerima kalau penggususran itu tidak ada muatan kepentingan segelintir oknum.” tambahnya.

Di sisi lain, Pemkot masih belum memberikan langkah-langkah kongkrit sebagai solusi bagi para pedagang yang saat ini telah kehilangan lapak. Begitupun warga yang rumahnya ikut ambruk dalam penggusuran itu.

“Seyogyanya, pra penggusuran itukan suda ada kajian kajian terlebih dahulu, baik kajian yuridis maupun akademis, artinya, solusi harus ada duluan sebelum di gusur, ini yang sekarang terjadi, bongkar dulu baru diam, lalu apa pentingnya pemerintah disini. kan mereka pelayan masyarakat. kalau hanya tahu bongkar dan gusur, saya rasa tukang ojek saja bisa jadi Walikota.” imbuhnya.

Hal yang harus dipertimbangkan Bram menyampaikan segala pihak saat ini harusnya solusi sementara untuk para pedagang saat ini, sebab puluhan warga yang kiosnya telah digusur belum melakukan aktifitas ekonomi apapun sampai sekarang.

“Saya harap, DPRD Kota Kendari Sesegera Mungkin Merekomendasikan Pemkot Untuk Mengganti rugi rumah milik warga yg telah di bongkar. Kasihan mereka, saya benar benar sedih.” paparnya.

Lebih lanjut Bram mengharapkan agar semua legislator Kota Kendari bisa koperatif menanggapi persoalan ini.

“Agar semua legislator Kota Kendari bisa koperatif.” harapnya.

Terakhir Bram juga mengungkapkan, dalam waktu dekat bersama kuasa hukum Pospera Kota Kendari akan mengadukan Plt.Walikota Kendari Ke Polda Suktra Terkait Pengrusakan Rumah Milik Warga.

“Kami akan adukan Plt.Walikota Kendari Ke Polda Suktra Terkait Pengrusakan Rumah Milik Warga.” tutup Bram.

Menurut Ketua Komisi I DRPD Kota Kendari Subhan mengatakan bahwa, pada dasarnya jika kita mengacu status dalam aturan RTRW Kota Kendari, kawasan pasar panjang tidak termasuk dalam wilayah yang diperuntukan untuk kawasan pasar tradisional..

“Maka jelas adanya, jika kawasan tersebut telah diperintahkan agar ditertibkan.” tegas Subhan.

Terkait masalah staus lapak ibu Lilis yang belum dibongkar sampai hari ini DPRD Kota Kendari menegaskan kepada pihak Satpol PP agar sejak tanggal 1 Agustus 2018 untuk segra membongkar lapak tersebut.

“Kami akan turun melihat kondisi masyarakat yang rumahnya menjadi korban pembongkaran oleh satpol PP beberapa hari lalu, jika  terbukti jelas tentang kepemilikan tanah tersebut  dengan surat-surat resmi yakni serifkat, maka kami akan membantu pembangunan rumah masyarkat tersebut jikalau Pemkot tidak mau mengganti rugi, dan jika tindakan yang dilakukan oleh pihak satpol PP itu terbukti masuk dalam unsur pidana, maka kami selaku legislatif akan mengawal kasus ini kerana hukum  sampai tuntas.” tutup Subhan.

Editor : Yakobus Eko

Komentar
Loading...