Indonesiaberita.com, KENDARI – Ratusan warga yang tergabung dalam Front Masyarakat Wumbubangka Bersatu melakukan aksi demonstrasi atas aktivitas PT. Panca Logam Nusantara (PLN) di Desa Wumbubangka, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa (31/07/2018) kemarin.

Dalam tuntutannya, masa aksi mendesak agar PT. Panca Logam Grup segera menghentikan aktifitas penambangan ilegal yang selama ini berlangsung.

Saat dikonfirmasi koordinator aksi Zulzaman menyampaikan, sejak Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikantongi oleh PT. Panca Logam Nusantara berakhir, maka setiap aktifitas penambangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah ilegal.

“IPPKH yang dipegang oleh pihak perusahaan sudah berakhir sejak Februari 2018 lalu, berdasarkan surat teguran dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 862.1/22/kph.70/III/2018 tertanggal 20 Maret 2018,” terang Zulzaman, Rabu (01/08/2018).

Membenarkan hal tersebut, Syamran Kepala Desa Wumbubangka mengungkapkan aktifitas yang dilakukan oleh PT. Panca Logam Grup lebih banyak mendatangkan kesengsaraan bagi masyarakat Wumbubangka.

“Akibat aktifitas tambang lahan pertanian masyarakat kehilangan akses air pasca bendungan dirusak oleh pihak perusahaan. Selain itu, selama ini perusahaan belum secara rinci merealisasikan tanggung jawabnya menyangkut CSR,” ucap Syamran.

Sementara itu, Anggota DPRD Kab. Bombana Heryanto kepada Indonesia Berita menjelaskan, pihaknya sedikit mendapatkan kendala untuk mengambil tindakan secara langsung. Hal ini dikarenakan kewenangan terkait kehutanan dan pertambangan telah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

‘Saat ini persoalan kehutanan dan pertambangan sudah jadi domain provinsi. Namun saya akan sampaikan kepada Ketua DPRD untuk segera menyikapi persoalan ini secara kelembagaan. Langkah yang akan kami tempuh berupa konsultasi dengan pihak provinsi, semoga ada titik temu untuk menyelesaikannya,” ungkapnya via telpon seluler.

Pada kesempatan tersebut Heryanto juga menyinggung persoalan utang royalti dari PT. Panca Logam Grup kepada daerah.

“Kalau IPPKH nya mau diperpanjang, maka utang royalti kepada daerah harus terbayarkan dulu. Minimal kita perjelas kembali bagaimana proses penyelesaiannya,” tutupnya.

Editor : Mastobelo