Indonesiaberita.com, TELUK BINTUNI – Beredarnya surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otoda Kemendagri) perihal pemberhentian  Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir untuk mengikuti Pemilu tahun 2019, menarik berbagai kalangan untuk ikut berkomentar.

Pasalnya melalui surat tersebut pihak Kemendagri menekankan, setelah ditetapkan sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT), bagi anggota DPRD yang maju dengan partai berbeda alias pindah partai dinyatakan tidak lagi menyandang status sebagai anggota DPRD serta hak keuangan dan hak protokoler dicabut atau dihentikan.

Menanggapi hal ini, tokoh pemuda Irarutu Kabupaten Teluk Bintuni Abdul Gani Fimbay angkat bicara. Menurutnya, sikap Mendagri sudah sangat tepat dalam memberikan kepastian hukum bagi anggota DPRD yang maju dengan cara pindah partai.

“Tepat sekali Mendagri mengeluarkan surat itu, supaya ada kepastian hukum mereka-mereka yang lompat partai, jangan seperti dulu sudah pindah partai tapi masih enak enak menjabat dapat gaji dan lain-lain,” katanya, Senin (6/8/18).

Selain masalah kepastian hukum, Fimbay juga menyoroti masalah etika berpolitik para legislator yang dianggapnya sudah hilang. “Ini juga kan menyangkut etika dalam berpolitik, masa iya orang sudah ada dipartai lain tapi masih masuk kantor, masih nikmati fasilitas sebagai anggota DPRD atas nama partai yang sudah ditinggalkan, dimana etikanya? Memang sudah hilang yang namanya etika itu,” ketusnya.

Fimbay juga meminta kepada penyelenggara agar tegas dalam melakukan verifikasi syarat calon. “Ini kan kesempatan bagi rakyat kecil seperti kami untuk memilih wakil rakyat, jadi penyelenggara juga harus tegas kalau aturan bilang pindah partai harus diberhentikan tetapi ada permainan supaya mereka hambat prosesnya KPU Teluk Bintuni harus tegas, jangan kasih lolos calon itu,” tegas pria itu.

Dia melanjutkan, sebagai rakyat yang punya suara dirinya berharap para wakil rakyat yang terpilih kedepannya harus lebih berkualitas dalam hal kecerdasan dan mental. “Supaya wakil rakyat kedepan itu betul betul yang punya pemikiran dan hati yang baik bekerja untuk kepentingan masyarakat Teluk Bintuni ini, jadi bisa kita liat kalau dia pindah partai tapi masih ada upaya segala macam untuk tetap duduk itu tandanya orang-orang yang tidak bertanggungjawab, hanya mau jabatan dan pasti tidak bisa kerja untuk masyarakat,” imbuhnya.

Untuk diketahui bahwa tahapan pemilu legislatif telah memasuki verifikasi terhadap syarat pencalonan dan syarat calon untuk kemudian akan diumumkan sebagai Daftar Calon Sementara pada tanggal 12 agustus nanti, dalam Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota memang diatur ketentuan bagi bakal calon yang maju dari partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakilinya pada pemilu 2014 harus mengundurkan diri dan menyerahkan Keputusan Pemberhentian dari pejabat berwenang paling lambat satu hari (H-1) sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Editor : YE