Menjadi Referensi Mendunia

Pemuda Moskona Desak Pimpinan Parpol Tidak Main-Main Terhadap Undang-Undang

Indonesiaberita.com, TELUK BINTUNI – Tokoh Pemuda Asal suku Moskona Kabupaten Teluk Bintuni Leonardo Asmorom, S.IP, mendesak para pimpinan Partai Politik Teluk Bintuni agar tak main-main dengan perintah Undang-Undang. Hal ini dikatakannya menanggapi perkembangan tahapan penyelenggaraan Pemilu legislatif 2019 di Teluk Bintuni dimana banyak bakal Calon yang maju dari partai politik berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya.

Menurutnya, Undang-Undang baik Pemerintahan Daerah 23/2014 maupun Undang-Undang Pemilihan Umum 7/2017 serta peraturan pelaksana (PKPU 20/2018) telah sangat jelas memerintahkan kepada pimpinan partai politik untuk mengusulkan pemberhentian anggota DPRD yang maju dari parpol berbeda pada pemilu legislatif 2019 nanti.

“Regulasinya jelas, tegas, dan terang benderang, UU Pemda, UU Pemilu, PP 12/2018, PKPU ditambah lagi sikap Mendagri melalui edarannya, jadi pimpinan parpol di Bintuni ini jangan main-main dengan perintah Undang-Undang. Saya katakan jelas karena diatur ketentuan ketika seorang anggota DPRD menjadi anggota parpol lain, pimpinan parpol asalnya harus mengusulkan pemberhantian antar waktu anggota Dewan tersebut kepada pimpiman DPRD, itu jelas sekali ada di pasal 100 huruf b PP 12/2018, dan anggota DPRD sudah disumpah akan menjalankan Undang-Undang berserta turunannya dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya”, tegasnya, Selasa (7/8/2018).

Pemuda yang akrab disapa Leo ini khawatir ada upaya untuk sengaja mendiamkan masalah ini, sehingga anggota DPRD yang sudah pindah partai bias tetap menjabat sampai berakhir masa jabatannya.

“Jangan sampai ada persekongkolan antara anggota DPRD yang pindah partai dengan pimpinan parpol masing-masing, ini pengalaman yang lalu lalu begitu supaya bias tetap menjabat sampai selesai. Kami sebagai generasi muda menentang keras cara berpolitik semacam itu karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai adat istiadat orang Teluk yang jujur dan beretika.  Juga sangat bertentangan dengan misi parpol dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” terang Leo.

Menurutnya, kecurigaan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya sampai dengan tahap penyerahan dan perbaikan syarat calon legislatif  berakhir dan kini memasuki tahap penyusunan DCS, belum juga ada tanda-tanda Anggota DPRD Teluk Bintuni yang pindah partai diproses pemberhentiannya.

Pada kesempatan itu, Leo juga menyampaikan bahwa harus dibangun tradisi politik yang baik di Teluk Bintuni. Politisi juga dituntut memiliki jiwa negarawan yang harus meninggalkan warisan kepada generasi muda yaitu teladan yang baik dalam berpolitik.

“Harus ada legacy yang ditinggalkan para legislator, dalam rangka membangun budaya politik yang baik di Teluk ini, jangan cuma jadi politisi tapi juga harus jadi negarawan dalam arti memberikan teladan yang baik bagi generasi penerus seperti kami ini, supaya bias dikenang 50 atau 100 tahun yang akan datang,” tandasnya.

Editor : YE

Komentar
Loading...