Menjadi Referensi Mendunia

Wahidin : Pembangunan Perkebunan Tebu Jadi Mimpi Buruk Bagi Rakyat Muna Barat

Indonesiaberita.com, KENDARI – Terkait pembagunan perusahaan perkebuan tebu, PT. Seleraya Agri yang akan di bangun di Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat (Mubar) dinilai akan menimbulkan potensi konflik agraria.

Inisiator Serikat Petani Muna Barat (SPMB), Wahidin Kusuma Putra mengatakan bahwa hampir seluruh lahan di Kecamatan Wadaga yang saat ini diklaim oleh pemerintah sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK) merupakan lahan yang sudah digarap oleh masyarakat sejak puluhan tahun lalu.

“Lahan itu sudah di olah sejak puluhan tahun oleh masyarakat,yang di peruntukkan untuk pertanian maupun untuk menanam tanaman jangka panjang sepeti Jati, Jabon, Sengon serta tanaman jangka panjang lain.” jelasnya

Lahan – lahan tersebut sudah menjadi ruang kelola utama masyarakat untuk bertani sejak sebelum era kemerdekaan. Kemudian diwarisi turun temurun pengelolaannya sampai saat ini.

“Bahkan sebagian lahan yang terdapat dalam wilayah klaim HPK sudah di sertifikatkan melalui program Prona.” tegas Wahidin.

Sehingga, Kebijakan Pemda Muna Barat yang menghadirkan PT Seleraya Agri untuk berinvestasi membangun perkebunan Tebu dan Pabrik Gula rupanya menjadi “mimpi buruk” bagi masyarakat Wadaga dan Masyarakat Lawa khususnya masyarakat yang selama ini menguasai dan menggarap lahan itu untuk bertani dan menanam Jati serta tananaman hutan yang lain.

“Ini mimpi buruk bagi masyarakat. Seharusnya pemerintah Mubar berpihak kepada rakyat.” ungkapnya

Selanjutnya, ribuan hektar lahan yang diklaim sebagai kawasan HPK saat inj telah diturunkan statusnya menjadi APL.

Penurunan status Kawasan tersebut, menjadi salah satu pintu legalitas yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT Seleraya Agri untuk mengambil paksa lahan – lahan itu dari masyarakat yang selama ini telah menjaga dan menjadikan lahan itu sebagai “ruang kelola” dalam upaya melanjutkan hidup dan meningkatkan pendapatan ekonominya.

“Kondisi ini jelas menjadi titik awal lahirnya konflik agraria berkepanjangan di Kabupaten Muna Barat yang baru seumur jagung.” jelasnya

Lanjutnya, jika pemerintah konsisten dalam memperjuangan peningkatan ekonomi rakyat, pelepasan kawasan HPK tersebut menjadi kawasan APL seharusnya digunakan untuk melegitimasi hak masyarakat atas lahan – lahan yang selama ini dikelola.

“Seharusnya dengan berubahnya status menjadi APL, masyarakat yang menguasai dan mengelola lahan selama ini jadi bisa menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas lahan yang pada dasarnya merupakan milik mereka namun selama ini tak bisa mengurus pembuatan sertifikat karena terkendala pada status HPK lahan tersebut.” terang Wahidin.

Lebih lanjut, di jelaskan Pemkab Mubar justru lebih memilih memfasilitasi PT Seleraya Agri untuk menguasai ribuan lahan itu dibanding memfasilitasi lahirnya legitimasi hak milik masyarakat atas lahan – lahan yang pada dasarnya merupakan lahan milik masyarakat.

“ini kan ironis.” tegasnya

Dengan dalil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Mubar malah dinilai menipu rakyatnya mentah – mentah.

Hal tersebut dinalai karena pemkab menyampaikan aturan – aturan hukum yang tak dipahami rakyat, memanfaatkan ketidakpahaman rakyat, sehingga rakyat dengan terpaksa harus menyerahkan lahan – lahan yang seharusnya bisa menjadi hak milik mereka.

“Bagaimana mungkin kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan jika lahan – lahan pertanian yang selama ini menjadi ruang kelola mereka dirampas dan diserahkan pada perusahaan dan mendorong rakyatnya untuk masuk pada ranah konflik agraria berkepanjangan.” tutupnya

Editor : Yakobus Eko

Komentar
Loading...