Menjadi Referensi Mendunia

Woow..!! Viral, Isu Sejumlah Pimpinan SKPD Pultab Bakal di Nonjobkan.

Indonesiaberita.com, TALIABU – Isu rotasi besar-besaran pejabat eselon II,III dan IV di lingkungan Pemkab Pulau Taliabu, kembali merebak di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Disebut-sebut rotasi akan berlangsung akhir September atau awal Oktober ini. Sejumlah pejabat sudah mulai mencari informasi kebenaran isu tersebut, karena khawatir akan terkena pergeseran bahkan nonjob atau tidak diberikan jabatan lagi.

Apalagi, Senin, 6 Agustus 2018, Bupati Pulau Taliabu yang didampingi oleh Plt. Sekda Pulau Taliabu DR. Salim Ganiru, Assisten 1 Setda Pulau Taliabu Hi. Syamsuddin Ode Maniwi dan Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu Abdul Kadir Nur Ali, melakukan konsultasi dengan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN ) di Jakarta.

Salah seorang pejabat eselon II yang dihubungi sejumlah awak media, Selasa (7/8/18), namun meminta namanya tidak di beritakan, mengakui ada informasi yang beredar di kalangan ASN Pemkab Pulau Taliabu bakal adanya rotasi pejabat dalam waktu dekat ini.

“Memang sudah beredar informasi bakal ada mutasi besar-besaran dalam waktu dekat ini. Bahkan rotasi kali ini disebut-sebut banyak juga pejabat eselon II atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak lagi diberikan jabatan atau dinonjobkan.” ujar pejabat tersebut yang minta namanya dirahasiakan.

Dirinya membeberkan, bahkan beberapa susunan dalam rotasi itu mulai terkuak.

“Diantaranya Inspektorat, Kesbangpol, BKD, Disperindakop, Capil dan DPMD, Nakertrans, Kearsipan, Pertanian, DKP, Pemukiman dan Tata Ruang, serta Disporapor.” bebernya lagi.

Secara terpisah, terkait dengan persoalan tersebut, saat dikonfirmasikan kepada Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu Abdul Kadir Nur Ali, S.Sos, mengaku belum mengetahui akan adanya rencana rotasi pejabat secara besar-besaran dalam waktu dekat ini.

“Sampai siang ini saya benar-benar tidak tahu akan adanya mutasi pejabat di jajaran Pemkab Pulau Taliabu, karena pergantian pejabat merupakan kewenangan Bupati” kata Kabag Humas dan Protokoler.

Ketika disinggung terkait dengan kordinasi Bupati di Kantor Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, dirinya mengaku bahwa dalam kunjungan tersebut bupati mempertanyakan banyak hal, terutama terkait dengan aturan dan PP nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017 lalu.

“Sejumlah ketentuan dalam PP tersebut dipertanyakan Bupati. Hal ini dilakukan agar dirinya selaku bupati dalam mengambil langkah tidak bersebrangan dengan aturan.” cetusnya.

Di mana PP tersebut mengatur mengenai beberapa skema pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penanganannya. PP tersebut menegaskan, PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum.

“Kita masih akan konsultasikan ke BKN dan KSAN soal penerapan itu” jelasnya.

Dirinya selaku Jubir Pemkab menuturkan jika adanya rotasi pejabat dilakukan bupati, maka itu adalah wewenang bupati dan juga telah melalui kajian sesuai dengan kebutuhan.

“Rotasi pejabat merupakan hal yang biasa, namun sebaiknya dilakukan karena kebutuhan bukan karena hal lain” paparnya.

Editor : YE

Komentar
Loading...