Modern technology gives us many things.

Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen APBD 2018 Morotai, PB-HIPPMAMORO Demo

Indonesiaberita.com, MALUT – Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (PB-HIPPMAMORO), gelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Maluku Utara, Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate, Maluku Utara, terkait kasus pemalsuan tanda tangan yang di duga di lakukan oleh bupati Pulau Morotai Benny Laos.Jumat (10/8/2018).

Ketua PB-HIPPMAMORO Muhammad Albar mengatakan Kabupaten Pulau Morotai saat ini diperhadapkan dengan berbagai macam problem yang bermunculan mulai dari Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen APBD 2018, dan Reklamasi Pembangunan Water Front City, ADD / DD 2017.

“Dalam pandangan PB-HIPPMAMORO kasus dugaan pemalsuan tanda tangan perlu diseriusi oleh Polda maluku utara, sebab mulai dari proses tahapan pengesahan saja sudah tumpang tindi.” tuturnya

Lanjut Albar dirinya menyesalkan kalau ada kejanggalan terjadi di tubuh pemkab Morotai.

“Seharusnya sesudah pengesahan APBD morotai 2018 itu Pada tanggal 24 Desember 2017 itu baru diserahkan kepada pemerintah provinsi malut untuk di evaluasi, namun kenyataannya sebelum pengesahan, pada tanggal 13 November 2017 pemerintah kabupaten pulau morotai sudah mengajukan APBD 2018 ke pemerintah provinsi untuk dievaluasi, Ini sudah terjadi kejanggalan.” terang Albar

Akhirnya kasus ini dilaporkan kemudian di tindak lanjuti oleh Reskimun polda Malut.

“Ketika pada bulan Febuari 2018 lalu ada beberapa Anggota DPRD Morotai melaporkan kasus ini di Polres Morotai namun sampai pada bulan Juni perkembangan kasus ini tidak signifikan dan Akhirnya salah satu anggota DPRD Morotai melaporkan kasus ini ke Polda maluku utara dan kasus tersebut sudah diambil alih oleh penyidik Reskrimun Polda malut.” ungkap Albar

Tambah Dia, sebagai perpanjangan tangan rakyat morotai Pengurus Besar PB-HIPPMAMORO Maluku Utara mendesak Polda Malut segera untuk dipublikasikan secara terbuka atas penangan proses penyelidikan kasus pemalsuan tanda tangan dokumen APBD 2018 morotai.

“Kami Mendesak Polda Malut agar mempercepat proses penyelidikan kasus Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen APBD 2018 Morotai.” tegasnya Albar

Kami juga menilai Pemda Morotai tidak memiliki kajian reklamasi pembangunan Water Front City.

“PB-HIPPMAMORO menyesalkan sikap DPRD Morotai yang tidak berpihak kepada Rakyat dan Bupati Morotai Beny Loas berhenti untuk buat kegaduhan serta kebijakan yang kontraversi hingga merugikan Rakyat Morotai.” papar Albar

Editor : YE

Komentar
Loading...