Menjadi Referensi Mendunia

Nasrulah Pina Nilai Pemda Morotai Terlalu “Ambisi”

Indonesiaberita.com, MOROTAI – Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai dinilai terlalu ambisi untuk menguasai seluru sumber anggaran dan item kegiatan di desa membuat sekretaris demisioner Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelajar Tobelo Galela Morotai loloda kao Malifut (AMPP TOGAMMOLOKA) geram dan angkat bicara.

Mengapa tidak, bicara soal regulasi tentunya sangat berbeda antara regulasi Pemda dan regulasi Pemerintah Desa (Pemdes).

“Semua sumber anggaran Desa baik itu Dana Desa (DD) atau pun anggaran Dana Desa (ADD) serta seluru program Desa di buat oleh Pemerintah Daerah melalui Kebijakan Bupati Beny Laos, dengan alibih untuk mengsingkronisasi antara Program Desa dengan Programnya di masa Pilkada 2017 lalu.” ujar Nasrula Pina Sekretaris demisioner AMPP TOGAMMOLOKA, Senin.(13/8/2018).

Lanjut Nasrulah mengatakan Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Sehingga eksistensi desa perlu ditegaskan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.

“Namun, deregulasi dan penataan Desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan Desa di Indonesia.” tutur Nasrulah.

Tambah dia, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi Dana Desa (DD), Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)  serta proses Pembangunan Desa .

“Itu berarti bahwa Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah Daerah, tetapi Sebaliknya pemerintah Daerah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut.” terang Nasrula.

Menurutnya, Desa memiliki otonomi yang berbeda dengan otonomi yang dimiliki  oleh  Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten Kota. Otonomi yang dimiliki oleh Desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah.

“Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten.” pungkasnya.

Regulasi yang diatur itu sudah sangat jelas, bahwa bupati tidak memiliki wewenang penuh untul mengatur seluruh keuangan Desa, serta Program yang ada di tingkat Desa,masa itu uang milik Desa harus di tahan di kas Daerah baru buat dana lucuran, ini kan salah. Ingatnya lagi

“Lalu apa alasan Pemda menahan DD tahun 2017 dan harus di lakukan dalam bentuk dana lucuran di tahun 2018″ dan Pemda buat laporan realisasi ke Kemendes bahwa DD Tahun 2017 sudah selesai di realisasi padahal masih terdapat DD di kas Daerah itu harus di jelaskan sebab DD itu bicara soal hajat hidup masyarakat di tingkat Desa.” tanya Nasrulah.

Editor : YE

Komentar
Loading...