Indonesiaberita.com, JAKARTA – Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2019 dikejutkan dengan informasi adanya mahar politik oleh Sandiaga Uno kepada dua partai politik yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Informasi ini muncul dari pernyataan kader Demokrat Andi Arief, yang menyebut Sandiaga telah membagikan mahar ke PKS dan PAN masing-masing sebesar Rp500 miliar sehingga totalnya menjadi Rp1 triliun.

Mahar tersebut menurut Andi diduga sebagai pelicin agar Sandi bisa menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Dalam keterangannya di media massa, Sandiaga Uno menjelaskan uang tersebut sebenarnya akan digunakan sebagai dana kampanye.

“Jika informasi ini benar adanya, terlebih informasi ini telah menyebar di ruang publik, praktik atas upaya atau janji pemberian imbalan terkait dengan pencalonan presiden atau wakil presiden tersebut telah mencederai praktik demokrasi dan etika politik, sekaligus merupakan pelanggaran hukum” ujar Nazaruddin Ibrahim, selaku Koordinator Nasional Tim Pembela Jokowi di Jakarta, Selasa (14/8).

Tambah pria yang berprofesi Advokat ini, Partai politik dituntut melakukan praktik demokrasi dan menjalani proses pemilu secara transparan, beradab dan beretika serta patuh pada rambu-rambu hukum.

“Oleh karenanya, partai-partai politik dituntut menjauhi praktik-praktif koruptif, seperti jual beli suara, memperdagangkan pengaruh, dan dalam konteks Pilpres ini partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Institusi-insitusi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya guna memastikan praktik demokrasi yang beradab dan beretika serta memastikan proses pemilu berlangsung transparan, jujur dan adil, termasuk menelusuri segala bentuk upaya, percobaan atau tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu” tutur Nazar

Sambungnya, terkait dengan adanya informasi tentang ‘imbalan’ ke partai politik dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah tegas menyatakan, Partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, ayat (1) dan Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, ayat (4).

“Artinya, telah ada justifikasi atau dasar hukum yang kuat bagi institusi penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut.” tegas pria yang juga pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu ini.

Lanjut Nazar mengatakan, penelusuran lebih lanjut terhadap informasi tentang imbalan ke partai politik, termasuk penelusuran kepada orang atau lembaga yang memberikan imbalan, dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Tim Pembela Jokowi (TPJ) memandang bahwa tindakan penelusuran untuk mendalami informasi tentang imbalan tersebut diperlukan untuk: pertama, memastikan adanya transparansi kepada publik dalam setiap tahapan proses pemilu, terutama dalam hal adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Pemilu.

Kedua sambung dia, memastikan kredibilitas penyelenggaraan pemilu yang transparan, jujur dan adil, dengan adanya langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan dan memadai (proper) oleh penyelenggara dan pengawas pemilu atas dugaan tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran etika pemilu, dan jika terbukti terjadi pelanggaran maka perlu ada sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, memperkuat kehidupan demokrasi yang setara, beradab dan berkeadilan serta memastikan adanya penegakan hukum berdasarkan rule of law, tandas pria asal Aceh ini

Editor : YE