Indonesiaberita.com, JAKARTA – Vonis satu tahun enam bulan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Medan kepada Ibu Meiliana karena berpendapat tentang volume suara adzan mengundang banyak pihak untuk berkomentar. Salah satunya hadir dari Setara Institute.

Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan vonis hukuman yang dijatuhkan kepada Ibu Meiliana merupakan bentuk peradilan sesat yang digelar di PN Medan (21/3). Dirinya menilai pihak pengadilan terkesan memaksakan untuk memutus perkara yang tidak bisa dikualifikasi sebagai peristiwa hukum.

“Pengadilan tidak bekerja di atas mandat menegakkan keadilan sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi bekerja di bawah tekanan massa. Peradilan atas Meiliana adalah bentuk trial by the mob yang merusak integritas lembaga peradilan,” terang Hendardi dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (23/82018).

Menurutnya, proses hukum atas Meiliana merupakan akumulasi penyimpangan kerja aparat penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sekaligus menggambarkan lemahnya institusi peradilan atas tekanan massa kelompok intoleran. Kinerja ini pula menggambarkan bahwa intoleransi, cara pikir dan cara kerja diskriminatif melekat dalam institus-institusi peradilan di Indonesia.

“Intoleransi bukan hanya tumbuh di tengah masyarakat tetapi juga merasuk ke banyak kepala aparat penegak hukum dan para penyelenggara negara,” ujar pria ini.

Dalam pengamatan Setara Institute, sedari hulu, proses hukum atas Meiliana berjalan di luar koridor rule of law dan fair trail. Proses hukum penodaan agama dalam perkara ini sejak awal dipicu oleh sentimen SARA atas dirinya. Pasca perusakan Vihara dan klenteng oleh kerumunan massa (mob), dengan desakan ormas dan kelompok-kelompok intoleran, MUI Sumatera Utara mengeluarkan fatwa bahwa Meiliana melakukan penistaan agama.

“Ini serupa dengan pola kasus Ahok dan sebagian besar kasus penodaan agama, kombinasi tekanan massa, kelompok intoleran, dan fatwa MUI menjadi determinan bagi penetapannya sebagai tersangka oleh kepolisian, dan kemudian ditahan sejak Mei 2018. Selama proses peradilan, persidangan selalu diwarnai tekanan psikologis terhadap hakim, jaksa, terdakwa serta penasehat hukumnya, dengan kehadiran anggota ormas seperti Front Umat Islam (FUI) dan kelompok-kelompok intoleran,” papar Hendardi.

Masih Hendardi, dalam konteks yang lebih makro, pihaknya menilai bahwa berbagai ketidak adilan dan ketidak tepatan penerapan hukum dalam kasus-kasus penodaan agama di Indonesia mengindikasikan bahwa reformasi hukum penodaan (blasphemy law) harus segera dilakukan.

Selain itu, Setara Institute juga meminta, Komisi Yudisial bisa melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan dan unprofessional conduct dari hakim-hakim yang menangani kasusi Meiliana. Sementara institusi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan memastikan hal serupa tidak berulang dan menyusun panduan penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan bidang keagamaan, sehingga aparat di berbagai tingkatan memiliki panduan dalam bekerja.

Editor : Mastobelo