Indonesiaberita.com, JAKARTA – Kuasa hukum Idrus Marham, Samsul Huda menyangkal tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya. Idrus diduga terlibat alam kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu juga dijanjikan uang sekitar US$1,5 juta oleh Johannes B Kotjo bila memuluskan proyek PLTU Riau-1.

Samsul mengungkapkan bahwa Idrus tidak mengetahui dan menerima janji dari Johannes B Kotjo agar memuluskan proyek pembangkit listrik yang masuk dalam proyek pemerintah 35 ribu Megawatt.

“Setahu saya, beliau bilang tidak tahu dan tidak pernah menerima janji yang seperti itu,” ujar Samsul Huda, Senin (27/8/2018)

Untuk itu, Samsul mengaku akan membahas rencana untuk mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka Idrus Marham dalam kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1 yang dilakukan oleh KPK.

“Nanti kami mau diskusikan dulu dengan beliau (Idrus Marham, red) dan tim,” kata Samsul.

Baca Juga: KPK Umumkan Status Tersangka Idrus Marham

Idrus ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan tertanggal 21 Agustus 2018.

Ia diduga bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menerima hadiah atau janji dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.

Eni sendiri diduga menerima jatah sejumlah Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap sejak November 2017 sampai Juli 2018. Idrus disinyalir tahu soal pemberian uang tersebut.

Baca Juga: Tersangka KPK, Idrus Marham Mundur Sebagai Menteri Sosial

Sejauh ini KPK telah menjerat tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 ini. Mereka di antaranya Eni, Kotjo, dan terbaru Idrus. Eni dan Idrus diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji dari Kotjo terkait proyek senilai US$900 juta itu.

Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: YE