Indonesiaberita.com, JAKARTA – Kasus dugaan mahar politik yang melibatkan Sandiaga Uno tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh Bandan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.

Ketua Bawaslu, Abhan menyebutkan bahwa ketidakhadiran Andi Arief memenuhi panggilan Bawaslu menjadi batu sandungan utama dalam menindak aduan mahar politik tersebut.

“Kasus mahar politik ini sebelumnya dilaporkan oleh Firts Bramy Daniel, Wakil Ketua Umum LSM Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) dengan pokok laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VII/2018.Barang bukti yang diajukan seperti kliping, screenshoot, dan Video. Saksi yang diajukan diantaranya adalah Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief, yang juga menjadi orang pertama yang mengungkapkan adanya mahar politik dalam proses pemilihan bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto,” terang Abhan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/8/2018).

Abhan mengungkap, bahwa pihaknya telah memanggil Andi Arief untuk dimintai keterangan mengenai aduan tersebut. Namun sebanyak tiga kali pemanggilan Andi tidak pernah datang memberikan keterangan.

Baca Juga: Seriusi Mahar Politik Sandiaga, Andi Arief Kembali Dipanggil Bawaslu

Bawaslu juga telah memeriksa pelapor dan saksi-saksi yang diajukan. Namun dalam proses klarifikasi, para saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Melainkan mendengar dari keterangan pihak lain. Sehingga, keterangan mereka terkait mahar politik yang dilaporkan tidak memiliki kekuatan dalam pembuktian.

Di tempat terpisah, Andi Arief mengaku heran dengan putusan tersebut. Ia menilai Bawaslu terlalu malas dan tidak serius untuk menindak laporan LSM Fiber terkait adanya dugaan mahar politik.

Andi menjelaskan, bahwa saat dipanggil Bawaslu dirnya sedang berada di Lampung. Ia juga sudah menawarkan kepada pihak Bawaslu agar mendatanginya ke Lampung untuk meminta keterangan darinya.

“Kalau jadi komisioner cuma duduk di belakang meja itu sih bukan pengawas namanya, tapi mirip mandor zaman Belanda. Untuk apa Bawaslu dibiayai mahal oleh negara kalau soal jarak saja enggak bisa mereka pecahkan. Jakarta-Lampung hanya 1 jam via pesawat,” ujar Andi, Jumat (31/8).

Kendati demikian, Andi menghormati putusan Bawaslu. Ia menganggap putusan itu sudah menutup kasus ini. Namun, ia menyesalkan sikap Bawaslu yang tak berusaha menghampirinya.

“Kalau ingin kasus ini jalan dengan keterangan saya, harusnya ke Lampung. Komisioner bisa mendapatkan keterangannya seperti yang saya sudah tawarkan,” tutupnya.

Editor: YE