Indonesiaberita.com, MOROTAI – Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (PB-HIPMAMORO) geram dan angkat bicara.terkait kinerja pemerintah daerah (pemda) miskin prestasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai yang kehilangan fungsi.

Ketua umum PB-HIPMAMORO, Muhammad Albaar mengatakan mulai dari Pelantikan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten pulau Morotai 2017 lalu hanya cita cita etopis belaka.

“Satu tahun lebih berjalannya Roda pemerintahan yang di pimpin oleh Bapak Beny Laos sebagai  Bupati dan Bapak Asrun Pedoman sebagian Wakil Bupati, dengan kepemimpinan mereka dan sologan Morotai bangikt, program yang telah mereka janjikan kepada rakyat Morotai ketika masa pilkada hanya lah sebuah cita-cita etopis belaka.” ujar Muhammad Albaar melalui pers rilisnya yang diterima Indonesia Berita, Senin (3/9/2018).

Muhammad Albaar juga mempertanyakan cara mereka (pemda dan DPRD.red) membangun Morotai.

“Saya juga bingung dengan Pemda Morotai saat ini dari mana  mereka membangun Morotai? Kalau dilihat dari sisi kebijakan Pemda saat ini sangatlah  kontraversi, dari sisi pendidikan yaitu pemda memutuskan Dana hibah untuk Universitas Pasifik. Sementara Kampus Universitas Pasifik  milik yayasan swasta artinya punya ketergantungan dana dari Pemda Morotai, ini sama halnya Pemda membunuh generasi muda Morotai..” paparnya.

Baca juga : PLD Malut Dapat Pelatihan Kapasitas

Selanjutnya M. Albaar menegaskan pemerintah tidak adil dalam proses pengelolaan anggaran pendidikan.

“Terkait bantuan anggaran akhir study umum, pemda menghilangkan dan Angaran Akhir study semua digeser ke-Mahasiswa kedokteran dimana letak keadilan pemda dalam memberikan beasiswa akhir studi untuk mahasiswa Morotai tidak hanya itu, Pemda Morotai juga membuka sekolah ungulan di satu titik dan sekolah-sekolah lain akan ditutup itu berdampak sangat besar bagi pembangunan sekolah ungulan serta akan terjadi pemborosan?’’ tanya M. Albaar lagi.

Tambahnya banyak pekerjaan rumah yang harus di lakukan oleh pemda dan DPRD dari sisi infrastruktur tidak ada

“Banyak hal yang menjadi PR buat Bupati Beni Laos hampir program dari sisi infrastruktur tidak ada  sama sekali ditambah Pembangunan Reklamasi WTC sampai saat ini terjadi tarik menarik terkait amdal, padahal proyek itu sudah jalan ditahapan penimbunan hingga sampai saat ini belum memilik kajian serta putaran ekonomi yang sangat lemah saat ini, perlu perhatian pemda dalam mengatasi krisis ekonomi di Morotai.” tambah Albaar dengan nada kesal.

Lebih lanjut M. Albaar menyesalkan pemerintah tidak mampu menepati jani ketika kampanye pada tahun 2017 lalu seperti membuka 5000 lapangan pekerjaan.

“Beberapa program yang direncanakan Beni Laos ketika masa pilkada 2017 lalu hanya sebuah janji menghasilkan janji, rakyat tidak butuh janji kami butuh bukti, contohnya togel merajalela di Morotai, Ini adalah kelalaian pemda karena berjanji akan membuka lapangan kerja sebanyak 5000  namun hanya sebuah janji manis.” sesalnya.

Tak hanya itu M. Albaar juga mengktirisi DPRD Morotai yang kehilangan fungsi ketika banyak masalah yang terjadi Kabupaten Pulau Morotai, padahal kita tahu bersama DPRD memiliki  fungsi Regulasi Pengawasan dan Angaran.

“Seakan DPRD kehilangan taji untuk mengontrol Kebijakan Bupati Beny Laos yang penuh kontraversi dan kegaduhan, perlu kami tegaskan bahwa  DPRD harus mementingkan rakyat dan mengutamakan kesejahteraan rakyat Morotai. Bukan hanya diam, ketika rakyat telah menitipkan kalian di parleman itu gunanya kalian memperjuangkan untuk berbicara kepentingan rakyat Morotai, Ketika Pemda berbuat salah DPRD memilik hak veto untuk memanggil bupati untuk dimintai keterangan soal kebijakan yang diambil.” tegas M. Albaar

Editor : YES