Oleh : Taru J. Wisnu

Pemerintah di negara manapun termasuk Indonesia, setiap tahun menetapkan anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan negara. Selisih antara dana yang tersedia untuk dibelanjakan dengan kebutuhan belanja disebut sebagai defisit anggaran tahunan yang dipenuhi melalui hutang negara.

Hutang negara merupakan akumulasi dari semua defisit anggaran masa lalu dimana memang dibutuhkan untuk mencapai keadaan pembangunan kita sekarang ini. Jadi dalam satu waktu pemerintahan tidak bisa lepas dari hutang pemerintahan sebelumnya.

Pemerintah Indonesia mempertahankan kelayakan kreditnya baik dari individu maupun negara lain. Dimana sampai sekarang pun masih memberi hutang (membeli hutang negara) atas dasar reputasi yang baik dari negara kita untuk membayar hutang tepat waktu beserta bunganya.

Pemerintah mendapatkan pinjaman dengan cara menerbitkan obligasi dimana pada dasarnya pemberi hutang setuju untuk membeli obligasi (hutang negara) dengan imbalan uang kembali pada tanggal tertentu, ditambah suku bunga yang ditentukan oleh pasar. Indonesia dianggap sebagai salah satu investasi paling aman di dunia, dimana pemerintah selalu berhasil dalam memenuhi kewajiban hutangnya. Dalam mengurangi hutang, pemerintah dapat memilih satu atau kombinasi dari menaikkan pajak, mengurangi pengeluaran, atau menumbuhkan ekonomi.

Berapa banyak hutang dianggap terlalu banyak?. Itu tergantung pada pertimbangan dan keputusan pemberi hutang dan seringkali terlihat sebagai hal yang tidak rasional sehingga biasa ditafsirkan mempunyai tujuan lain misalnya politis. Namun intinya selama negara bisa memenuhi kewajiban hutangnya serta terus memperbaiki perilaku penganggarannya, maka kebutuhan untuk menutupi kekurangan pembiayaan pembangunan melalui hutang masih bisa terpenuhi dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

Apakah negara bisa bangkrut karena hutang? Tentu saja bisa. Dalam 200 tahun terakhir ini banyak sekali negara yang menyatakan bangkrut. Beberapa tahun terakhir ini kebangkrutan juga terjadi pada negara Argentina, Yunani, Islandia bahkan Rusia, dan lain-lain. Ada yang setelah menyatakan bangkrut semakin terpuruk, ada juga yang bisa bangkit kembali.

Suatu Negara menyatakan diri bangkrut ketika dia punya hutang yang banyak, baik kepada negara lain, investor, maupun badan dunia seperti IMF, dimana negara tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Bank sentral negara itu akan menyatakan default atau tidak mampu membayar.

Berbeda dengan bila kita berhutang ke bank, dimana bila tidak sanggup membayar maka agunan kita akan disita, atau bila perusahaan bangkrut maka asetnya akan dijual untuk membayar hutang kepada investor, negara yang berdaulat tidak bisa disita asetnya, atau kalaupun mau, negara bisa menjual asetnya untuk membayar hutang. Tapi tetap tidak bisa dipaksa. Meskipun demikian, apabila negara menyatakan bangkrut maka negara tersebut harus dengan sangat hati-hati mempertimbangkan sanksi yang diberikan pemberi hutang, termasuk hancurnya kepercayaan.

Karena itu, negara bangkrut biasanya akan meminta restrukturisasi hutang, misalnya dengan minta tambahan waktu atau pemotongan jumlah hutang. Contohnya yang terjadi pada Argentina yang hanya mampu membayar sepertiga hutangnya saat default tahun 2001. Pada kenyataannya tidak semua pemberi pinjaman memberikan kelonggaran, bahkan ada yang minta dibayar penuh beserta bunganya sampai sekarang ketika Argentina nyaris bangkrut lagi.

Contoh lain negara bangkrut adalah Venezuela. Negara kaya minyak ini dulunya sangat sejahtera, negara memberikan subsidi untuk semua hal. Pendapatan negaranya 95% berasal dari ekspor minyak mentah, hingga pada tahun 2014 terjadi penurunan harga minyak mentah dunia dimana sangat berdampak pada Venezuela yang tidak mempunyai sumber produksi lainnya yang signifikan. Venezuela mengalami hiperinflasi, mata uangnya anjlok sampai 83,000%, bahkan sekarang sampai satu juta persen. Untuk membeli satu ekor ayam potong butuh satu koper besar uang bolivar. Akibatnya penduduk Venezuela banyak yang beremigrasi ke Colombia, US, Brazil, sampai Spanyol.

Dapat disimpulkan bahwa negara bangkrut terutama karena kebijakan ekonomi yang salah. Salah di manajemen. Ada faktor lain tentu, misalnya perang yang terus-menerus terjadi misalnya di negara-negara Timur Tengah dimana dana tersedot untuk kebutuhan militer. Ini terjadi juga di Ukraina dimana konflik dengan Rusia jadi salah satu penyebab Ukraina nyaris bangkrut.

Yunani bangkrut salah satunya karena nekad mengadakan Olimpiade. Tapi, bukan satu-satunya. Sebelum itu memang Yunani sudah mengalami defisit bertahun-tahun dan memuncak di tahun 2004, tahun diadakannya Olimpiade yang menelan biaya sekitar 7 miliar euro. Persiapan Olimpiade kacau yang menyebabkan kerja-kerja terlambat, semakin menambah biaya. Sementara itu ternyata keuntungan ekonomi yang diharapkan malah tidak sesuai. Pariwisata yang diharapkan booming malah tidak terjadi, turis memilih kabur ke Italia untuk menghindari Yunani yang penuh sesak.

Selain itu, tingkat pengemplang pajak di Yunani cukup tinggi selain tingkat korupsi menjadi salah satu yang tertinggi di Eropa. Namun demikian Yunani cukup beruntung karena mendapat bailout (talangan) dari IMF, Eurogroup dan European Central Bank berupa potongan hutang 50%. Akan tetapi syarat bailout ini bermacam-macam, misalnya pajak naik, pensiun dipotong, subsidi dihapus, dan lain-lain. Jadi rakyat pasti sangat merasakan dampaknya. Sekarang ekonomi Yunani mulai naik setelah stagnan bertahun-tahun.

Hutang Yunani dulu mencapai 198% dari GDP. Sebagai gambaran, utang Indonesia sekarang berada di 28-33% GDP, Jerman di 68% dan Jepang di 200%. GDP (Gross Domestic Product) adalah nilai keseluruhan produksi dari suatu negara, atau dengan kata lain pendapatan negara. Jadi hutang Indonesia saat ini berada di kisaran hanya 28-33% dari pendapatan, masih sangat aman.

Namun demikian, hutang ini bukan segalanya, bukan satu-satunya indikator melihat sehat tidaknya suatu negara. Jepang, misalnya, walau utangnya besar tapi dalam negeri semua. Malaysia, misalnya di 51% tapi kebanyakan di mata uang ringgit, jadi ketika dolar menguat dia masih tahan. Turki, banyak di mata uang asing, jadi sulit.

Lalu juga perlu dilihat penggunaan hutang tersebut. Kalau untuk konsumsi jelas tidak akan balik modal. Kalau buat produksi bisa jadi menguntungkan asal dikelola dengan baik tanpa dikorupsi.

Sebagai salah satu komponen untuk melihat ekonomi sebuah negara, Indonesia dalam pemerintahan Presiden Jokowi saat ini berupaya mengontrol hutang meskipun berada dalam tingkat kepercayaan yang tinggi dari para pemberi hutang karena;

  1. Selalu memenuhi kewajiban hutang dengan baik.
  2. Menggunakan dana hutang untuk keperluan baik produksi maupun konsumsi dengan bersih, transparan dan bijaksana, Terbukti dengan pesatnya pembangunan infrastruktur yang diimbangi dengan penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit di angka 9,7% di tahun 2018, terendah sejak 1999.
  3. Berupaya terus meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan pendapatan pajak (contoh: tax amnesty), melakukan efisiensi pengeluaran anggaran APBN, menggerus korupsi dan pungli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur serta kebijakan-kebijakan dan paket-paket ekonomi yang membuka kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha, termasuk efektivitas, efisiensi, transparansi dan kemudahan perijinan melalui system online.

 

Well done, Mr. President.

(Penulis adalah Ketua Dewan Pembina Rejo Semut Ireng)