Indonesiaberita.com, Malut – Guru adalah salah satu komponen penting dalam dunia pendidikan, namun hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 12 Kota Ternate, kekurangan guru melanda sekolah ini.

Hal ini membuat salah satu akademisi Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kie Raha Ternate, Yusri A. Boko, M.Pd geram dan angkat bicara.

“Beberapa bulan kemarin kita dihebohkan dengan kekurangan guru di SMP N 12 Kota Ternate (Kecamatan Moti), dan problem ini sudah berlangsung dua tahun kebelakang anehnya hal ini tidak menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate alias Dinas Pendidikan tidak begitu serius dengan upaya penaganannya (solusi).” ujar Yusri kepada Indonesia Berita melalui pers rilisnya, Kamis (6/9/2018).

Lanjutnya, SMP N 12 Kota Ternate sejak kemarin sampai hari ini masih kekurangan guru Bahasa Indonesia, Fisika, Tikom dan Seni Budaya. Alasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam distribusi guru karena terkendala dengan “sertifikasi guru”.

“Padahal perintah UUD 1945 sangat jelas bahwa “salah satu tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.” papar Yusri kesal.

Yusri menambahkan bagaimana generasi kita bisa cerdas kalau distribusi guru tidak merata. Selama ini, Dinas Pendidikan lebih menonjolkan data guru PNS bersertifikasi. Padahal menurut saya, dinas juga harus mampu menunjukan data berapa guru honor/PTT per mata pelajaran.

“Dan disini juga kita bisa mengetahui bahwa ada guru Bahasa Indonesia, Fisika, Tikom dan Seni Budaya ada atau tidak. Jika ada, maka mereka didistribusikan ke Moti. Asalkan mereka disediakan uang transportasi, dan tunjangan makan minum lainnya. dan semua itu dibawa kebijakan Pemkot melalui Dinas Pendidikan, UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bagian keempat Pasal 28 ayat (1): “guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi-promosi, Bagaimana kita berbicara tentang pendidikan yang “demokratis” sedangkan tenaga pengajar di tiga Kecamatan terluar tidak memadai (Hiri, Moti dan Batang Dua).” tambah pria yang di sapa Yus ini.

Dirinya juga menegasakan kepada Dinas Pendidikan harus kembali berfikir karena mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang diujiankan (UN).

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate (Dikbud) melaksanakan kebijakan Menteri terkait Ujian Nasional Berbasi Komputer (UNBK) untuk setingkat SD, SMP dan SMA, namun Dinas Pendidikan sendiri mengabaikan sarana dan prasarana sekolah, Di SMP Negeri 12 ruang komputernya tidak ada dan guru Tikom juga tidak ada. Hasilnya, nilai dari mata pelajaran Tikom dan Seni Budaya dikembalikan kepada sekolah (alias disepakati), aneh bin ajaib.” Sesalnya lagi

Lebih lanjut Yusri menjelaskan bukan kita tidak sependapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudaya Kota Ternate, Ibrahim Muhammad. Terkait berita disalah satu media lokal, tanggal 05/09/18 menuliskan bahwa Kadis Pendidikan menyiapkan umroh gratis bagi guru berprestasi. Walaupun masih tahap berkomunikasi dengan Pemkot.

”Saya beranggapan bahwa sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ibrahim Muhammad menyelesaikan dulu persoalan kekurangan guru ketimbang memunculkan statemen yang agak bias. Artinya Moti, Hiri dan Batang Dua membutuhkan guru bukan umroh. Lagian kalu untuk memotivasi guru, maka alangkah baiknya bukan umroh gratis bagi guru berprestasi. Namun,semacam guru diikutkan dalam kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah atau studi banding ke Finlandia. Hal ini, menambah inovasi guru dalam karier. Bukan umroh gratis, logikanya kalau umroh gratis model evaluasi keguru bersangkutan bagaimana ? tapi kalau mengikuti kegiatan atau studi banding ke negara yang maju pendidikannya, maka evaluasinya dapat. Karena ada instrumen-instrumen yang disiapkan. Tapi kalau umroh evaluasi kepsek ke guru berhubungan dengan padang arafah? Terkesan terlalu euvoria.” jelas Dosen STKIP Kie Raha itu.

Akhirnya Yusri mengatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate harus berpikir panjang dalam menyelesaikan masalah kekurangan guru, khususnya di SMP Negeri 12 Kota Ternate.

“Guru memang membutuhkan penghargaan namun siswa juga membutuhkan perhatian atas proses pengajaran yang efisien dan efektif. Tidak mungkin kita membiarkan guru biologi mengajar Bahasa Indonesia, dan sebaliknya.” terang Yusri sebagai penutup.

Editor : YES