Indonesiaberita.com, PEKANBARU – Ratusan Wartawan dari berbagai media di Provinsi Riau ramaikan Markas Besar Kepolisian Daerah Riau, terkait dugaan keberpihakan pekara pemberitaan Pers yang dikaitkan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE, Senin (10/9/2018).

Sebanyak 200 orang jurnalis yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Pers mendesak Polda Riau untuk memeriksa penyidik Dirkrimsus yang diduga kuat melakukan kriminalisasi pers terhadap Redaksi Harian Berantas, Toro Laia. Mereka menuding, jika rekan seprofesinya itu telah dikriminalisasi oleh pihak Kepolisian.

Sebelumnya Toro dilaporkan ke Polda Riau oleh Bupati Bengkalis, Amril Mukminin dengan tuduhuan pencemaran nama baik. Pasalnya Toro telah memberitakan indikasi keterlibatan Amril Mukminin cs dalam kasus korupsi bansos Bengkalis senilai 272 miliar.

“Segera periksa oknum penyidik yang kami duga kuat telah sekongkol dengan Amril mukminin selaku Bupati di Bengkalis yang terindikasi berdasarkan berbagai bukti terlibat korupsi dana bansos Bengkalis tahun 2012 senilai 272 miliar. Dan kami minta Kapolda Riau yang baru, segera panggil penyidik dan bongkar persekongkolan ini dengan terang-benderang,” hardik Feri dalam orasinya.

Tak hanya itu, masa aksi juga meminta kepada Polda Riau untuk memeriksa kembali Amril Mukminin cs yang terindikasi turut terseret dalam korupsi bansos Bengkalis senilai 272 miliar.

“Ini dapat diduga sebagai permainan karena telah diberitakan seorang oknum pejabat di media dengan muatan soal keterkaitan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin atas kasus korupsi bansos Bengkalis yang telah menyeret sebagian besar pelakunya ke dalam jeruji besi. Namun belakangan diketahui, Amril Mukminin dan beberapa orang lainya sama-sama terlibat namun tidak terjerat hukum,” kata Feri Sibarani.

Menyambut para demonstran, pihak kepolisian mencoba memberikan pernyataan melalui mediasi di ruang SPKT Dirkrimum Polda Riau, namu tidak diaminkan oleh perwakilan masa aksi.

“Kami tidak mau melakukan mediasi dan mendengar pernyataan bapak-bapak jika bukan langsung dari Kapolda Riau, atau setidaknya Dirkrimsus Polda Riau,” terang B Anas yang mendapingi Feri Sibarani.

Mendengar sikap beberapa utusan aksi tersebut, pihak Polda Riau pun tak dapat berbuat apa-apa. Hingga berita ini diturunkan, Kapolda Riau Irjen Pol Widodo belum nampak menghampiri massa aksi solidaritas Pers.

Massa dari Aksi solidaritas Pers ini pun, kemudian melanjutkan aksi di kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Mereka menilai Kejati Riau juga berperan penting dalam kapasitasnya untuk menelaah berkas perkara penyidikan Polda Riau.

“Kejaksaan berhak untuk tidak melanjutkan perkara tersebut apabila ditemukan ada penyimpangan penyidikan dari kasus sengketa Pers menjadi kasus pidana,” tegas Feri.

Untuk diketahui, terkait pemberitaan di media Pers, jika kemudian dirasa telah merugikan nama baik atau menyerang kehormatan seseorang, maka sesuai dengan UU Pers No.40 tahun 1999 dan berdasarkan MoU Dewan Pers dan Kapolri tahun 2012 dan 2017, maka harus dinilai sebagai pelanggaran kode etik jurnalistik terlebih dahulu. Untuk itu, telah disediakan mekanisme penyelesaian berdasarkan Hak Jawab dan hak Lorelei dari kedua belah pihak. Namun disanyangkan pihak penyidik Polda Riau melalui Ditreskrimsus telah menjatuhi pidana terhadap jurnalis Redaksi Harian Berantas, Toro Laia.

Editor: YE