Indonesiaberita.com, JAKARTA – Anggota Komisi 8 Parlemen Nasional bidang Pertahanan dan kerjasama Lua Negeri, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), David Diaz Ximenes mengatakan, bahwa warga Desa Manusasi, Kecamatan Eban, Kabupaten Kefamenanu, Republik Indonesia diduga telah melakukan pelanggaran perbatasan di wilayah Timor Leste.

Pernyataan ini disampaikan Ximenes di Parlemen Nasional RDTL kepada salah satu media nasional harian Timor Leste, Kamis (6/9/2018) lalu.

Diungkapkan olehnya, kejadian itu bermula saat warga Kefamenanu yang masuk membersihkan rumput di daerah setempat untuk berladang. Meski mereka (Warga Kefamenanu, red) sudah melihat dan mengetahui tanda batas di daerah tersebut tetapi justru tidak dihiraukan.

Tidak hanya itu, Ximenes juga menyebutkan jika warga Indonesia juga datang ke wilayah Naktuka yang diketahui bertanah subur untuk berladang.

Terkait hal tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) segera memberikan klarifikasi.

Disampaikan Danrem 161/Wira Satya Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa, bahwa pernyataan dari David Diaz Ximenes sangat jauh berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan.

“Kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Bahkan pernyataan David Diaz Xinemes adalah pemutar balikan fakta, sekali lagi pemutar balikan fakta dari hal yang sebenarnya terjadi dilapangan saat ini,” terangnya melalu ketrangan tertulis, Minggu (9/9/2018).

Menurut Teguh, masih ada masalah yang belum diselesaikan oleh kedua negara terkait status lahan di perbatasan RI-RDTL yakni daerah Unresolved Segment atau daerah yang belum disepakati kedua negara dan Unsurveyed Segement atau daerah yang belum terdata.

Teguh juga menyampaikan, pernyataan Ximenes tentang pelanggaran wilayah perbatasan di Naktuka oleh masyarakat Indonesia tidak dapat dibuktikan. Hingga saat ini Desa Naktuka yang luasnya sekitar 1069 ha merupakan wilayah sengketa dan berstatus quo. Justru pelanggaran tersebut dilakukan oleh masyarakat RDTL.

“Dalam kasus sekarang di Desa Manusasi dan Desa Naktuka berada di wilayah Unresolved Segment, artinya daerah masih bersengketa. Jadi berdasarkan hukum internasional daerah tersebut berstatus quo,” tuturnya.

Untuk diketahui, ada tiga pembagian zona di Desa Manusasi yang luasnya mencapai 142,7 ha tersebut. Yakni, zona sengketa I berada di dekat Pos TNI, daerah sengketa II berada di tengah dan daerah sengketa III berada di dekat pos UPF (RDTL).

Dilanjutkan Teguh, dari hasil penyeledikan yang sudah dilakukan oleh Satgas Pamtas RI-RDTL, masyarakat Timor Leste justru telah sengaja melakukan dugaan pelanggaran batas wilyah. Di zona III dekat Pos UPF, mereka secara terencana melakukan penggarapan lahan tanpa ada larangan. Bahkan kondisi lahan tersebut sudah dipagari permanen dan siap untuk ditanami.

“Sedangkan masyarakat desa Manusasi di zona I hanya baru membersihkan lahan tersebut dari rumput dan itu pun karena aksi spontan disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan masyarakat Timor Leste sebelumnya di zone III,” ungkapnya.

Teguh juga mengatakan, mestinya Desa Naktuka steril ari aktivitas masyarakat. Namun di wilayah itu justru didapati warga RDTL yang tinggal dan berkebun serta berladang. Sebelumnya, pada april 2018 Desa tersebut pernah menjadi salah satu lahan kampanye tokoh penting di RDTL. Dalam kampanyenya, dia menyatakan jika menang maka lahan itu milik RDTL dan sebaliknya.

“Hal ini sudah tidak dibenarkan secara hukum internasional,” tegas Teguh.

Editro: YE