Indonesiaberita.com, TERNATE – Paket pekerjaan pengadaan peralatan praktek SMK Agrobisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran (DIKJAR) Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2017 ditemukan adanya kekurangan volume senilai Rp 1miliar lebih.

LHP BPK 2018 menyebutkan, paket pekerjaan dan pengadaan peralatan praktek Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK itu dilaksanakan oleh rekanan CV TK dan CV RT. Di Masing-masing paket pekerjaan senilai Rp 3.710.850.000 dan Rp 2.069.595.000.

BPK menyatakan, kedua pengadaan alat praktek tersebut selesai 100 persen dan telah diserahterima dari rekanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Safiun Radjulan membenarkan adanya temuan tersebut. “Atas temuan itu pihak dinas dan rekanan pelaksana sudah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Malut 2018,” kata Safiun saat dikonfirmasi di Ternate, Rabu (12/18).

Safiun mengatakan tindaklanjut temuan tersebut dilakukan dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau SKTJM. “Surat ini ditandatangani langsung oleh Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara pada Agustus lalu,” kata Safiun lagi.

Safiun menjelaskan, temuan BPK itu memang jelas fiktif, sehingga terjadi karena ada beberapa kendala saat pembelian peralatan paket SMK Agrobisnis tersebut. “Jadi belanja barang paket itu adalah traktor dan alat lab. Sebelumnya sesuai perencanaan telah dilakukan penentuan harga. Namun saat pembelian itu terjadi pemahaman yang tidak disangka, hingga harga yang ditentukan itu berubah. Makanya jadi temuan,” ujar Safiun.

Safiun menambahkan, beberapa pekerjaan yang menjadi temuan BPK pada 2018 pun telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. “Tindaklanjut rekomendasi tersebut tidak hanya dua paket pekerjaan SMK, tapi seluruhnya,” jelas dia

Editor : YES