Indonesiaberita.com, TALAUD – Buntut mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) terhadap ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara terus merembet. Desakan pembatalan mutasi hingga pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud terus bermunculan.

Tak tanggung-tanggung sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Kamis (13/9) lalu menyampaikan permohonan perlindungan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo di Jakarta.

Dalam tuntutan tersebut, Bupati Kepulauan Talaud dianggap telah melanggar Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016, Undang-undang nomor 24 tahun 2013, Undang-undang nomor 30 tahun 2014 serta peraturan Perundang-undangan Kepegawaian turunannya.

Ketika dikonfirmasi Pewarta Indonesia Berita melalui telepon, Senin (17/9) pagi tadi di Jakarta, Dr. Yohanis Kamagi AP, MSi menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Staf ahli Kepresidenan Dr. Ali Mochtar Ngabalin berjanji akan segera menuntaskan permasalahan yang ada di Talaud.

“Beliau secara langsung menelpon Mendagri menanyakan permasalahan yang dialami ASN Talaud dan dijawab oleh Mendagri segera diselesaikan,” ujar Kamagi yang pernah menjabat sebagai Kaban Bapelitbang Kepulauan Talaud.

Staf ahli Kepresidenan Dr. Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, jika Mendagri tidak mampu menyelesaikan hal tersebut maka laporan tersebut akan langsung disampaikan kepada Bapak Presiden.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Bupati SWM, Ngabalin dengan tegas menjawab akan ada sanksi.

“Karena ini ada pelanggaran hukum, pastinya ada sanksi,” tegas Ngabalin.

Terhadap persoalan yang dialami oleh ratusan ASN di lingkup Pemdakab Talaud, Yohanis Kamagi berharap agar Mendagri melalui kewenangan yang dimiliki untuk mencabut SK Bupati, serta mengembalikan para pejabat kepada kedudukan atau jabatan yang semula.

“Mengharapkan kepada Presiden Jokowi untuk tidak menutup mata terhadap masalah ini sehingga apabila dibiarkan akan menjadi preseden buruk, contoh yang buruk bagi masyarakat Indonesia bahwa kepala daerah dapat seenaknya melanggar Undang-undang Negara Republik Indonesia tanpa dijatuhi sanksi sehingga bisa saja diikuti oleh daerah-daerah lainya,” harap Kamagi.

Selain itu, Kamagi Cs meminta kepada Presiden RI untuk melakukan sejumlah evaluasi terhadap kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) khususnya kepada beberapa pejabat yang ada di dalamnya tidak memberikan informasi akurat kepada Mendagri akan kasus yang menimpa ASN di Talaud.

“Bukan kepada Mendagrinya, tetapi kepada sejumlah pejabat atau staf yang ada di Kemendagri. Jadi, sekali lagi saya meminta kepada Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi kepada sejumlah pejabat di Kemendagri,” ungkap Kamagi.

Ia juga menambahkan, jangan sampai hal ini menjadi contoh yang buruk bagi pejabat-pejabat lainnya.

“Ini kan sebagai preseden yang buruk yang menunjukkan bahwa ternyata terdapat beberapa pejabat di Kemendagri yang tidak capable dengan jabatan yang diembannya,” kuncinya.

Diketahui rombongan ASN yang berangkat ke Jakarta beberapa waktu yang lalu, dipimpin oleh Dr. Yohanis Kamagi AP, MSi dan diterima di Kantor Staf Kepresidenan oleh Staf ahli khusus Presiden Dr. Ali Mochtar Ngabalin.

Editor: mastobelo