Menjadi Referensi Mendunia

Ini Dia Tiga Jurus Atasi Konflik Tanah di Sulawesi Utara

Indonesiaberita.com, MANADO – Persoalan tanah menjadi salah satu perhatian penting oleh publik. Salah satu upaya pemerintah mengatasi hal ini, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Utara membentuk 3 (tiga) Tim Terpadu sekaligus yaitu: Pemberantasan Mafia Tanah, Pemberantasan Pungutan Liar dan Percepatan Sertipikasi Tanah Aset POLRI di Tingkat Daerah Sulawesi Utara. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah timbulnya konflik pertanahan di masa mendatang.

Selasa, (25/9) dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Pedoman Kerja dan Surat Keputusan 3 (tiga) Tim Terpadu sebagai tindak lanjut kerja sama Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara dengan POLDA Sulawesi Utara yang ditandatangani oleh Freddy Kolintama selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara didampingi oleh Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan Irjen Pol. Bambang Waskito selaku Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara didampingi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Acara ini dihadiri oleh para satgas 3 tim terpadu, Kepala Bagian dan para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota Se-Sulawesi Utara, para Pejabat utama dan para Kasat Serse jajaran POLDA Sulawesi Utara serta para undangan.

“Ini merupakan langkah awal yang baik antara kedua belah pihak dalam penanganan permasalahan tanah yang di alami oleh masyarakat khususnya di Sulawesi Utara,” jelas Kapolda.

Permasalahan tanah di Sulawesi Utara cukup banyak, baik laporan yang masuk di BPN maupun di POLDA. “Harapannya semoga kerja sama ini terealisasikan sepenuhnya dengan baik,” ujar Kapolda Sulawesi Utara dalam sambutannya pada acara tersebut yang dilaksanakan di Ruang Tri Brata POLDA Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.

Sebelum dilaksanakan penandatanganan kerja sama tersebut, beberapa bulan sebelumnya Tim telah melakukan upaya pembahasan dalam rangka pemberantasan mafia tanah. Selain itu juga Tim sudah merealisasikan terlebih dahulu percepatan sertipikasi tanah aset POLRI yang terletak di Wilayah Kota Manado dan sertipikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara pada saat acara berlangsung.

“Harapannya, sebelum masa berlaku MoU berakhir, aset tanah milik Polri di Tingkat Daerah Sulawesi Utara semuanya sudah bersertipikat,” ujar Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, yaitu tukar-menukar data/informasi; pemberantasan mafia tanah; pemberantasan pungutan liar; pendampingan penyuksesan pelaksanaan Pandaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); percepatan sertipikasi tanah aset Polda Sulawesi Utara; penegakan hukum; bantuan pengamanan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Editor : YES

Komentar
Loading...