IBC, JAKARTA – Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman yang sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan dalam kasus suap pembelian gula impor di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Hal ini dibenarkan oleh kuasa hukum Irman, Maqdir Ismail. Pengacara tersebut mengaku PK atas kasus yang menjerat kliennya telah diajukan ke Mahkamah Agung pada 21 September lalu.

Kendati demikian, Maqdir tidak menjelaskan pertimbangan PK yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ia menyebutkan poin-poin tersebut akan disampaikan dalam sidang pemeriksaan.

“Betul Pak Irman PK. Argumen PK nanti kami akan sampaikan kalau sudah ada sidang. Enggak elok kalau diomongin sebelum sidang,” ungkap Maqdir Ismail, Senin (1/10/2018).

Sebelumnya, Irman Gusman diyakini terbukti bersalah menyalahi wewenang dan menerima suap Rp200 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya, Xaveriandi Sutanto dan Istrinya Memi, berdasarkan fakta dan pertimbangan selama persidangan.

Selain hukuman kurungan dan denda, majelis hakim juga mencabut hak politik Irman untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.

Untuk diketahui, vonis Irman sebenarnya lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yakni 7 tahun dan denda 200 juta subsidair 5 bulan. Tuntutan tersebut merujuk pada pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 dengan perubahan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: YE