Indonesiaberita.com, JAKARTA – Upaya pemerintah untuk memberikan status yang pasti pada guru tidak hanya sebatas mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun guru yang tidak lulus kedua tes tersebut akan diupayakan mendapat Upah Minimum Regional (UMR) sebagai guru honorer.

Iktikad baik pemerintah ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano di gedung Kemendikbud, Selasa (2/10/2018).

“Pemerintah ini sudah bijak, sudah baik. Kalau dia tidak lulus CPNS, maka dia akan diikutkan PPPK. Ketika dia tidak lulus PPPK, dia akan tetap menjadi guru honorer tetapi dengan standar UMR,” katanya.

Terkait waktu pelaksanaan, Supriano belum dapat menyampaikan. Pihaknya, masih akan fokus pada pengangkatan guru melalui CPNS 2018 dengan kuota pengangkatan 112 ribu guru.

Berdasarkan data Kemenpan RB, dari 157 ribu guru honorer K-II yang ada di Indonesia, hanya 80 ribu yang dapat mengikuti seleksi CPNS.  Selebihnya, akan mengikuti seleksi calon PPPK yang waktu dan kuotanya akan ditentukan setelah CPNS usai. Ujian PPPK tersebut tidak diharuskan lebih muda dari 35 tahun seperti syarat CPNS.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebutkan rendahnya gaji guru honorer selama ini karena dibayar dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Mendikbud mengakui, kualitas guru di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Sejauh ini pihaknya masih harus bekerja keras guna memenuhi hak guru, utamanya menyangkut kesejahteraan dan statusnya.

“Kita tahu guru ini adalah akar rumput. Pendidikan tidak akan subur, kalau gurunya yang merupakan akar itu juga tidak subur. Oleh karena itu sebelum berbicara tentang pendidikan berkualitas, sejahterakan dulu guru-guru. Beri dia status yang membuat dia bangga menjadi guru sehingga dia punya self-dignity. Saya harus akui bahwa di Indonesia hak guru itu belum memadai. Karena itu kita berusaha keras untuk memenuhi,” ungkap Mendikbud dalam sambutannya di acara Peringatan Hari Guru se-Dunia, di gedung Kemendikbud pada Selasa (2/10).

Mendikbud melanjutkan, guru harus senantiasa mengasa kompetensinya sehingga bisa memenuhi tiga syarat sebagai pekerja profesional. Jika tidak, pendidikan anak bangsa menjadi taruhannya.

“Guru itu pekerja profesional. Profesional itu syaratnya ada tiga, keahlian, tanggung jawab sosial dan kesejawatan. Kebanggaan bersama. Ciri pekerjaan profesional itu untuk bisa melakukannya adalah latihan yang lama karena kesulitan lebih tinggi. Kalau tidak butuh lama namanya vokasional,” paparnya.

Editor: YE