Indonesiaberita.com, TERNATE – Diklatpim II Tahap Taking Ownership, oleh Abdulah Sadik, bertempat di kafe Bacarita Dua, dengan menyelenggarakan Fokus Grup Discussion (FGD), mengusung proyek perubahan Jaga Ternate, (jaringan siaga Ternate), Sabtu (6/10/2018).

Turut hadir dalam FGD tersebut, Kabangpol Ternate, beserta jajaran, Kasat intelkam Polres Ternate, Pemerintah Wilayah se-Kecamatan Ternate, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Adat, toko masyarakat dan Sejumlah Wartawan.

Abdullah Sadik selaku Reformer kepada sejumlah awak media, mengatakan Jaringan Siaga Ternate (Jaga Ternate) merupakan langkah strategi inovasi untuk melembagakan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam menciptakan kenyamanan sebagai pusat destinasi Pariwisata di Kota Ternate.

“ini merupakan langkah strategi inovasi untuk melembagakan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam menciptakan kenyamanan sebagai pusat destinasi Pariwisata di Kota Ternate.” cetus Abdullah Sadik yang juga Selaku Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kota Ternate.

Dirinya menjelaskan, konsep terbentuk ini sebagai sistem komunikasi dan informasi terhadap Ancaman dan Keamanan.

“Konsep dasarnya adalah sebagai sistem komunikasi dan informasi terhadap ancaman dari apapun pada saat dini dan menganalisisnya, sehingga masyarakat di libatkan sebagai subjek utama penanganannya, karna selama ini pengamanan keamanan dari pemerintah maupun lembaga lain masi terbatas, tentunya masyarakat di libatkan menjadi subjek bukan Objek lagi.” ungkap Abdullah.

Lanjut Reformis, menjelaskan, berdasarkan tawaran strategi inovasi ini, Masyarakat dapat berperan aktiv.

“Masayarakat dapat berperan aktif dan bertanggung jawab adanya penanganan ancaman keamanan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan Kepariwisatawan di Kota Ternate.” jelas Abdullah lagi.

Selain itu, Konsepsi Jaga Ternate sebagai embiro pusat komunikasi yang mencangkup seluruh jaringan wilayah Kecamatan yang di peroleh infomasi dari masyarakat.

“Kemudian dijadikan bahan kajian yang di ambil oleh pimpinan atau stakeholder Pemerintah, sehingga dapat di jadikan sebagai dasar kebijakan pemimpin dalam mengatasi masalah di wilayah Kota Ternate.” imbuh Abdullah Sadik.

Editor : YE