Menjadi Referensi Mendunia

Aliong Mus Hadiri Rapat Evaluasi Daerah di Solo, Ini 10 Aspek Pembahasannya

Indonesiaberita.com, TALIABU – Bupati Pulau Taliabu, Hi. Aliong Mus, mendapat Undangan Rapat Evaluasi Akhir Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, hasil Pemekaran Daerah Otonom Baru Tahun 2012 sampai dengan 2014.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari terhitung sejak Rabu 10 Oktober sampai dengan Jumat 12 Oktober 2018 di Hotel The Alana Solo, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan oleh Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu, Abdul Kadir Nur Ali melalui pres rilis kepada Indonesia Berita. Rabu. (10/10/2018). Pukul 01.26 WIT.

Abdul Kadir mengatakan, bahwa bupati secara mendadak meninggalkan Pulau Taliabu, untuk mengikuti kegiatan rapat Evaluasi Akhir Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, hasil Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tahun 2012 sampai dengan 2014.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dilakukan tim DOB sebelumnya di Kabupaten Pulau Taliabu.” katanya.

Sambung dia, hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti secara nasional dan dihadiri oleh para bupati dan walikota hasil pemekaran tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

”Selama tiga hari bupati berada di Solo, mengikuti kegiatan Rapat Evaluasi Perkembangan Penyelenggaraan Pemda.” akunya.

Kabag Humas menuturkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dimana penilaian tersebut berdasarkan tiga sumber yaitu laporan tahunan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, sumber lain seperti data Badan Pusat Statistik, dan melalui survei di daerah-daerah tertentu.

“Survei ini dilaksanakan oleh tim nasional evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah,” tuturnya.

Lebih jauh dirinya mengaku sebagaimana juknis yang dierdarkan tim Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Depdagri akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap daerah otonom baru itu akan diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Daerah yang hasil penilaiannya rendah akan diberikan pembinaan.

Jika dalam tiga tahun berturut-turut setelah diberikan pembinaan, daerah otonom tetap menunjukkan kinerja yang rendah maka akan dipertimbangkan untuk penghapusan atau penggabungan dengan daerah induk.

“Evaluasi terhadap daerah otonom baru ini untuk mengetahui perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedikitnya ada 10 aspek yang dilihat perkembangan kelengkapannya di daerah otonom baru.” pungkasnya.

Berikut Kesepuluh aspek penilaian tersebut yaitu :
1. Pembentukan organisasi perangkat daerah di daerah otonom baru,
2. Pengisian personel perangkat daerah, 3. Pengisian keanggotaan DPRD,
4. Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan,
5. Pembiayaan penyelenggaraan urusan wajib.
6. Pengalihan aset peralatan dan dokumen dari daerah induk ke daerah otonom baru,
7. Pelaksanaan penetapan batas wilayah daerah otonom baru,
8. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan,
9. Penyusunan rencana umum tata ruang wilayah, dan
10. Perkembangan pemerintah pada daerah otonom baru yang ibu kotanya dipindahkan

Editor : YES

Komentar
Loading...