Menjadi Referensi Mendunia

Skandal Ratna, Ancaman Bagi Pemilu dan Demokrasi

Indonesiaberita.com, JAKARTA – Pengamat Pemilu Ray Rangkuti menilai, skandal Ratna Sarumpaet dapat diketegorikan sebagai pelanggaran Pemilu yang dapat ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Alasannya, pertama, mereka bercerita dengan cerita bohong. Kedua, cerita bohong itu yang dijadikan dasar untuk membangun citra diri dan untuk menyerang orang lain. Ketiga, berita bohong yang disampaikan membuat adanya kegaduhan. Dan keempat, yang menceritakan berita bohong adalah orang atau tim resmi yang dikhususkan untuk kampanye dan terdaftar di Komisi Pemilihan Umum,” papar Ray.

Sementara itu Pakar Pidana Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Mahmud Mulyadi mengatakan, meskipun dalam Skandal Ratna membutuhkan analisis lebih lanjut dan membutuhkan multi disiplin ilmu untuk tindakan secara hukum, tetapi siapa pun yang menciptakan berita bohong dan ikut menyebarkannya harus bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan keduanya,  dalam diskusi publik bertajuk “Menimbang Skandal Ratna dari Sudut Hukum Pidana dan Pemilu 2019” yang diadakan Tim Pembela Jokowi (TPJ), di Café Dapoer Ciragil, Jakarta pada Kamis (11/10) sore.

Lebih lanjut Ray Rangkuti mengatakan, skandal Ratna adalah hal penting bagi Bawaslu mengingat keterlibatan orang-orang yang ikut menyiarkan “kebohongan Ratna” dengan menggunakan media publik bukan hanya merupakan tindakan yang mengancam terwujudnya asas jujur dan bertanggungjawab dalam Pemilu, tapi sangat dikhawatirkan dapat memecah belah bangsa.

Meski demikian, Ray sendiri mengaku masih meragukan Bawaslu untuk menggunakan kewangannya dalam menangani kasus Ratna.

“Satu-satunya prestasi Bawaslu periode ini adalah, mengembalikan hak politik mantan koruptor untuk menjadi anggota legislatif,” ujarnya dengan nada pesimis.

Dari sisi berbeda Mahmud Mulyadi memaparkan delik-delik yang menurutnya bisa dipakai dan berhubungan dengan “Skandal Ratna”, antara lain Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Pasal 28 dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Tetapi yang harus diperhatikan dalam menerapkan sanksi pidana kepada pelaku pembuat dan penyebar berita bohong adalah, unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif dalam satu delik hukum. Misalnya Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946, unsur subjektifnya adalah ‘dengan sengaja’, sedangkan unsur objektifnya adalah ‘menyiarkan suatu berita’, atau ‘mengeluarkan pemberitahuan’ yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,” paparnya sembari mencontohkan.

Mahmud juga menyebutkan, bahwa untuk menafsirkan makna kata yang terkandung dalam suatu pasal, dibutuhkan ahli bahasa, yang bisa menjelaskan makna kata yang terdapat dalam pasal itu. Ia mencontohkan kata keonaran, yang menurut kamus Bahasa Indonesia, berarti kegemparan; kerusuhan; keributan: keonaran itu baru dapat diatasi setelah polisi bertindak.

“Untuk menguji tentang masalah itu mengandung keonaran atau tidak, perlu terlibat ahli bahasa,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Pelaporan dan Advokasi Tim Pembela Jokowi Chairil Syah mengatakan, membongkar skandal Ratna bagi TPJ bukanlah sekedar untuk menjerat pembuat kabar bohong dan penyebar kabar bohong. Melainkan untuk menyelamatkan Pemilu dan Demokrasi.

“Karena itu bangsa ini berkepentingan Skandal Ratna ini dibongkar sampai tuntas,” ujar Advokat Senior yang juga aktivis Hak Asasi Manusia itu.

TPJ sendiri, menurut Chairil, memiliki agenda untuk memproses hukum beberapa pihak yang diduga terlibat dalam Skandal Ratna.

“Dalam waktu dekat, kita akan memproses secara hukum mereka yang diduga terlibat dalam Skandal Ratna,” tambah Chairil tanpa merinci siapa saja yang akan dilaporkannya itu.

Editor: YES

Komentar
Loading...