Indonesiaberita.com, JAKARTA – Pernyataan Ketua KPL Mina Sumitra Sudarto menuai kontroversi, setelah dirinya berkeluh kesah kepada Sandiaga Shalahudin Uno saat Cawapres itu datang mengunjungi daerah Sentra Nelayan Karangsong Indramayu Rabu lusa kemarin (10/10). Darto mengeluhkan bahwa nelayan tak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, tak ayal pernyataan yang sempat direkam oleh awak media dan tersebar tersebut menuai kontroversi khususnya dari kalangan nitizen barisan relawan Jokowi.

Berdasarkan fakta dan data, Jokowi sendiri tercatat dua kali mengunjungi daerah Karangsong, pertama pada masa kampanye 2014, dan terakhir kembali mendatangi tempat yang sama pada 7 Juli 2018.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi meresmikan Program Lembaga Keuangan Mikro Nelayan dan kabarnya secara langsung pula mengalokasikan senilai 8 milyar kepada Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Indramayu dengan bunga 3 persen pertahun, tidak hanya itu, dari pemerintah pusat juga tidak sedikit yang masuk ke Karangsong, tercatat pembangunan infrastruktur jalan, bantuan coolstorage, unit mobil berpendingin bahkan paket bantuan jaring kepada seluruh anggota KPL Mina Sumitra mendapatkan per-orang 40pcs tanpa membedakan anggota yang besar atau kecil.

Menurut Ketua DPD MAPAN Indonesia (Masyarakat Peduli Pangan) Propinsi Jawa Barat, saat dikonfirmasi Suryadi Carkaya oleh pewarta Indonesia Berita melalui telepon selular, katanya hak politik bebas mendukung siapa saja karena negara kita menganut sistem demokrasi, namun pernyataan yang mengatakan pemerintah dalam hal ini pemerintahan Jokowi dikatakan tidak pernah memberikan bantuan kepada nelayan khususnya yang tergabung dalam Koperasi MS, adalah fakta penyesatan.

Suryadi Carkaya menambahkan, “terdapat dua kemungkinan yang mengatakan itu sedang berhalusinasi, kedua adalah memungkiri fakta, bahwa pemerintah sudah memberikan banyak sekali bantuan kepada koperasi tersebut, dan nilai yang turun tersebut terbilang tidak sedikit, dan apabila Ketua KPL Mina Sumitra mengatakan bahwa selama ini tidak ada bantuan untuk masyarakat nelayan, berarti patut di duga tidak adanya transparansi dalam hal jenis dan nilai bantuan kepada publik, dan dalam hal ini aparat penegak hukum menurut saya perlu menyelidiki perihal ini, setidaknya menggali keterangan lebih dalam, karena bantun dari pemerintah disektor nelayan bertujuan untuk kesejahteraan nelayan, tentu saja selaku relawan Jokowi, saya merasa keberatan atas pernyataan Ketua KPL Mina Sumitra.” tandasnya.

Ditempat yang berbeda, Komisi IV DPR-RI Ono Surono dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga mantan Ketua KPL Mina Sumitra sebelum periode Darto, saat dikonfirmasi melalui telepon ia mengatakan bahwa bentuk bantuan pemerintah pusat kepada KPL Mina Sumitra khususnya banyak ragamnya, termasuk SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) asal Karangsong yang ke Arafura sangat dipermudah oleh KKP.

“Apa yang terjadi di Karangsong saat ini, tidak lepas dari proses panjang dari sebuah komitmen pemerintahan Jokowi yang dahulu pernah menandatangani Piagam Perjuangan Nelayan Desa Karangsong pada masa kampanye 2014, dan kedatangannya 7 Juli 2018 kemarin itu adalah sebuah komitmen dari pemerintah pusat dalam hal ini Jokowi dalam masalah pemerhatian kepada dunia pernelayanan.” tutup Ono Surono.

Editor : DR