Indonesiaberita.com, KEPSUL – Anggota DPD RI Abdurachman Lahabato prihatin jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kecamatan Taliabu Barat (Talbar) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) serta enam desa Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Hàlmahera Utara (Halut)

Hal ini dikarenakan beredar kabar yang disinyalir warga setempat mendapat intimidasi oknum Polisi maupun prajurit TNI.

Bahkan, warga secara sengaja ditakut-takuti agar tidak mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pencoblosan pada 17 Oktober 2018.

“Tindakan intimidasi itu mengancam hak-hak konstitusional warga negara serta mengancam masa depan demokrasi baik daerah maupun nasional,” ujar Ketua Relawan Nasional Salawaku Mahruf-ÀMIN, Abdurahman Lahabato kepada wartawan, Minggu (14/10/2018).

Abdurahman mengaku, jika kondisi sebagaimana dilansir berbagai pihak itu benar, termasuk disinyalir ada warga sipil yang diintrogasi karena melakukan ajakan warga memilih pasangan tertentu.

“Sangat disayangkan, karena dikhawatirkan adanya dugaan penekanan tersebut tidak hanya mengancam mekarnya demokrasi yang tengah digalakan oleh pemerintah Jokowi, juga menodai citra Kepolisian dan TNI yang terus dicitrakan netral dalam berbagai kesempatan oleh petinggi TNI dan Polri,” ungkapnya.

Pilkada adalah rejim pemilu, sambung Anggota DPD RI, karena itu, mestinya setiap dugaan pelanggaran pada tahapan, penyelenggara pemilu, Bawaslu lah yang menaganinya.

“Tidak diperbolehkan Aparat lain melakukan tindakan melampaui kewenganannya, kecual Bawaslu plus Gakumdu,” tegas pria bermarga Lahabato itu.

Lahabato menuturkan, TNI-Polri wajib netral pada PSU Pilkada Malut 2018, begitu pula aparat sipil negara (ASN) yang juga tak boleh memihak, apalagi sampai memberikan tekanan kepada warga agar tidak datang ke TPS.

“Jaga netralitas sebagai penyelenggara. Polri, TNI, ASN, harus netral karena netralitas adalah kunci keberhasilan,” tutur Lahabato, yang sebagai Anggota DPD sehari-hari bermitra kerja dengan Bawaslu RI, KPU RI, TNI, Polri dan Kemendagri itu.

Mantan wartawan RCTI ini, Lanjutnya dirinya berharap aparatur negara dan aparat keamanan diminta untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, karena rakyat pasti memiliki kesimpulan-kesimpulan setiap yang dilakoni oleh aparatur dan penyelenggara negara.

“Rakyat pasti tau apa yang dilakukan oleh aparatur dimaksudkan untuk apa. Dan akan berefek pada distras kepada aparatur dan penyelenggara negara umumnya,” pungkasnya.

Editor : YES