Indonesiaberita.com, TERNATE – Majelis pembina Solidaritas Mahasiswa Peduli Kampoeng, (SMPK), Kecamatan Moti menghimbau kepada warga Moti, siapapun yang menjadi pelaksana tugas harian (PLH) untuk menggantikan M. Nur T. Puha, harus diterima.

Pembina, Yusri A. Boko, kepada Indonesia Berita, Minggu (14/10/2018), mengatakan kepada PLH yang baru nantinya mampu membawa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 12 Kota Ternate ke arah yang lebih baik.

“Ke arah yang lebih baik itu berupa perbaikan manajemen diinternal satuan pendidikan maupun upaya untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah bersangkutan.” ujarnya

Lanjut Yusri, jadi Dinas Pendidikan Kota Ternate juga bukan asal tunjuk namun harus benar-benar selektif dalam mengangat siapa PLH.

“Kalau asal angkat, maka kehawatirannya berunjuk pada Kepsek yang nantinya akan miskin pengalaman dalam memimpin organisasi pendidikan, sama hal sebelumnya.” lanjutnya.

Yusri juga memberikan saran kepada Dikbud Kota Ternate, jika mengangkat PLH harus sesuai dengan regulasi dan memilih orang yang berkompeten.

“Jadi kalau angkat PLH yang memiliki profil kepemipinan yang bagus dan Ia mampu menjalankan roda organisasi berdasarkan pada perintah UU, Permendiknas maupun PP, apalagi sekarang sudah ada PP Nomor 19 tahun 2017 (Kepala Sekolah bukan tugas tambahan) namun mendapat tunjangan. Dalam isyarat pasal 54 jelas bahwa tugas kepsek dalam PP 19 tahun 2017 ialah mengembangkan manajerial, kewirausahaan dan supervisi pendidik dan tenaga kependidikan.” jelas akademisi STIKIP Kie Raha itu.

Masih kata Yusri, disini, saya kira bahwa Kepsek harus orang yang benar-benar faham aturan.

“Kepsek harus punya pandangan jauh kedepan dalam membangun suatu pelayanan pendidikan yang lebih bermartabat. Pendidikan yang lebih martabat itu, seperti yang dibilang oleh Ki. Hadjar Dewantara sebagai “pendidikan merdeka”. Dan dalam konteks ini, kemerdekaan itu didapatkan melalui hak mereka sebagai anak didik, yakni hak mendapat atau memperoleh pendidikan yang layak.” terangnya.

Lebih lanjut Yusri mengatakan PLH harus memahami Supervisi untuk memantau, selain mengevaluasi maka Kepsek punya jalur koordinasi ke Dinas Pendidikan.

“Kepsek juga harus mengerti jenis supervisi, sehingga dalam memberikan laporan ke Dinas Pendidikan bukan menjadi alasan. Selama ini, keluhan Kepsek ke Dinas Pendidikan terkesan mandet karena ada semacam inferior, padahal tidak karena itu perannya dia sebagai pimpinan.” ingat Yusri

Dinas juga diharapkan agar memaksimalisasikan peran Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Kecamatan Moti.

“Karena UPTD memiliki jalur koordinasi ke SMP, kalau dimaksimalkan maka laporan UPTD ke Dinas Pendidikan lebih cepat dan penanganannya sudah dipersiapkan, sebab sejauh yang diamati peran UPTD di Kecamatan Moti belum begitu maksimal, padahal UPTD merupakan unit terkecil Dinas Pendidikan yang bertugas membantu alias mempermudah kerja Dikbud.” imbuh pria asal Moti itu.

Editor : YES