Indonesiaberita.com, KENDARI –  Dalam rangka 100 hari kerja Gubernur Sultra guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Kepegawaiaan Daerah (BKD ) Sultra menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengadakan Sosialisasi Penyusunan Evaluasi Jabatan  berdasakan Analisis Jabatan dan Beban Kerja, bertempat di Aula Phinisi Grand Claro Kendari, Selasa (16/10/2018).

Kepala BKD Sultra Nur Endang Abbas menyampaikan bahwa kegiatan ini teridiri dari 3 agenda pembahasan yakni Penyusunan analisis jabatan (anjab), Penyusunan evaluasi jabatan berdasarkan analisis beban kerja, dan Diskusi dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung dua hari yakni tanggal 16-17 Oktober 2018.

Turut hadir dalam kegiataan Gubernur Ali Mazi dan Wagub Sultra  Lukman Abunawas, Ketua Kordinator dan Supervisi Pencegahan Korupsi (korsupgah) KPK RI Herry Nurdin, serta beberapa kepala daerah di Sultra.

Herry Nurdin dalam sambutannya menuturkan ada empat hal yag didorong oleh KPK RI terkait validasi jabatan yang merujuk pada pertemuan beberapa bulan sebelumnya bersama Mantan Pj Gubernur Sultra Setya Budi serta seluruh Kepala Daerah  (Kada)Se Sultra.

“Pada dasarnya kegiatan merupakan hasil pertemuan beberapa lalu  bersama Pj Gubernur dan seluruh Kada, sehingga dari pertemuan ini merumuskan 8 sektor yang kita dorong dalam penegahan/penindakan tindak pidana korupsi.” ungkap Herry.

Ke 8 sektor itu antara lain sektor kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, penganggaran, dana terpadu satu pintu, dana desa, dana aset, dan dana pendapatan daerah.

Oleh karenanya KPK berharap bisa berisnergi bersama pemda guna mendorong program pencegahan di kepegwaian tanpa melupakan sisi kesejahteraan kinerja pegawai, imbuhnya.

Sementara itu, Ali Mazi dalam sambutannya sekaligus membuka acara ini , mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan sosialisasi ini.

“Selamat atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi analisis jabatan, karena kegiatan ini disamping merupakan salah satu program 100 hari kerja pemerintahprovinsi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Ali Mazi Lukman Abunawas periode 2018-2023 dengan visi Sultra Emas.” katanya

Analisis jabatan menjadi salah satu prioritas reformasi birokrasi  dibidang tata kelaksanaan, yang hasilnya berupa prospek jabatan untuk melakukan berbagai kegiatan dibidang kepegawaian sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang tepat, dan mampu melahirkan ASN yang dibutukan sesuai dengan tupoksi jabatannya.

“Saya berharap kepada peserta sosialisasi untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga dapat menyelesaikan seluruh analisis jabatan dan analisis beban kerja secara tepat waktu,” tutup Ali Mazi

Editor : YES