Indonesiaberita.com, YOGYAKARTA – Pernyataan Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta, Tri Agus Inharto tentang usulan kepada KPU DIY untuk menerbitkan surat keputusan terkait pemasangan bendera partai politik karena belum diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 55 tahun 2018 tentang pemasangan alat peraga kampanye.

Hal ini direspon langsung oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto.

“Statement dari Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta sangatlah provokatif, karena seharusnya Bawaslu menghormati bendera Partai sebagai simbol dan identitas Partai, ini malah mau ada pelarangan.” tegas Fokki, yang juga menjabat sebagai Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Rabu (17/10/2018).

Selanjutnya Fokki mengatakan dalam Peraturan KPU yang ada, bendera Partai politik memang diperbolehkan untuk dipasang dalam jumlah berapapun dan ukuran sebesar apapun.

“Hal ini sangat berbahaya dalam demokrasi, jika pemasangan simbol partai dipermasalahkan, dugaan saya ada indikasi Ketua Bawaslu ini anti partai politik.” lanjut Fokki, yang ditemui di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta.

Menurut Fokki hal yang diatur dalam Peraturan KPU dan Peraturan Walikota hanya mengatur pemasangan Alat Peraga Kampanye, bukan bendera partai.

“Ketua Bawaslu Kota jangan semena-mena memasung kebebasan partai politik dalam berekspresi dalam demokrasi ini” pungkas Fokki.

Penulis : Dovi Yati

Editor : YES