Indonesiaberita.com, TALIABU – Forum Pemuda Peduli Demokrasi Republik Indonesia (PPDRI) Taliabu melakukan aksi unjuk rasa guna mendesak Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk segera mengusut tuntas sejumlah dugaan pelangaran pemilu yang yang terjadi di wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kecamatan Taliabu Barat (Talbar).

Aksi unjuk rasa ini berlangsung di depan Kantor Bawaslu Pultab, Kota Bobong, Talbar, Pulau Taliabu (Pultab), Maluku Utara (Malut). Kamis (18/10/2018).

Dalam tuntutan aksinya, Kordinator lapangan (Korlap), Alfikram Fitra, meminta kepada Bawaslu untuk segera tindak lanjuti sejumlah dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di sejumlah desa.

“Saya meminta kepada Bawaslu untuk segera mengusut sejumlah dugaan pelangaran yang terjadi di beberapa desa,” ujarnya.

Lanjut korlap, sejumlah dugaan pelangaran pemilu yang terjadi di beberapa desa diantaranya, Desa keramat dengan kasus dugaan money politik dan beberapa pemilih yang tidak diakomodir.

“Desa Limbo dengan Bantuan alat perikanan yang diduga berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, yang bukan lain dari sang petahana Abdul Gani Kasuba (AGK),” bebernya.

Bahkan, lanjut Alfikram, Bantuan Pemprov juga terjadi di Desa Pancuran yakni berupa bahan bangunan masjid yang disinyalir barang tersebut sebelumnya telah dijanjikan oleh AGK pada saat mencalonkan diri pada pilkada 2013 silam namun baru terealisasi

“Dengan demikian, berdasarkan temuan sejumlah dugaan pelanggaran, kami FDP berharap Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalanya penyelengaraan pemilu agar segera mengusut tuntas dugaan pelangaran yang dapat mencedrai Demokrasi di Pulau Taliabu, Bahkan di Maluku Utara,” pungkasnya

Terpisah, dalam kesempatan yang sama, menangapi tuntuntan masa aksi, Kordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelangaran dan juga Kodiv Pengawasan dan hubungan antar lembaga (PHL), Bawaslu Malut, Hj. Masita Nawawi Gani, SH, mengakui, sejumlah dugaan pelangaran tersebut sementara masih dalam proses penelusuran.

“Kami telah telusuri untuk melakukan pengkajian serta menginditifikasi jenis pelangaran tersebut apakah masuk dalam ranah sanksi administrasi atau sanksi pidana,” akunya.

Sehingga, sambung Kordiv PHL itu, Pihak Bawaslu Taliabu maupun Bawaslu Provinsi Malut sedang melakukan investigasi guna malakukan pencocokan data.

“Yang pastinya, kami dari Bawaslu Kabupaten, Provinsi hingga pusat tidak akan tinggal diam,” imbuhnya.

Dirinya menuturkan, Bawaslu akan segera memanggil seluruh penyelenggara Panwascam, KPPS, dan PPS untuk dimintai keterangan dugaan pelanggaran yang terjadi di desa terkait.

“Soal apakah ini sebuah pelangaran atau tidak, percayalah kepada Bawaslu sebagai Lembaga pengawasan pemilu karna sampai hari ini banyak sekali laporan dugaan pelangaran yang di terima oleh Bawaslu Pultab,” pinta Kordiv Kelahiran Ambon itu.

Editor : MAS