Oleh :

Sawaludin Damopoli

Indonesiaberita.com, MALUT – Pemilihan Suara Ulang (PSU) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) usai digelar. Namun, pesta demokrasi ini berakhir buram dan mengerikan.

Pengekangan, intimidasi dan money politic terstruktur, sistimatis dan masif.

Cerminan demokrasi yang jorok dan tidak patut dipertontonkan di era Milinea.

Sebagai pemain tua dan berpengalaman, sepatutnya, dalat memberi contoh cara berdemokrasi yang baik sehingga PSU berlangsung demokratis dan bermartabat.

“PSU usai digelar dan Kandidat Petahana unggul angka dari AHM-RIVAI”

Jumlah suara AGK-YA hasil PSU 17 Oktober lalu cukup fantastik dibandingkan dengan perolehan sebelumnya. Terutama di wilayah Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. Pada pemilihan sebelumnya, AGK-YA hanya dipilih oleh kurang lebih 490 orang.

Namun, saat PSU pasangan nomor urut tiga ini memperoleh sekitar 5600 suara. Angka yang cukup spektakuler untuk seorang AGK, pemimpin yang diidentikkan dengan doyan ingkar janji.

Begitu pula dengan enam desa, Halmahera Utara. Pemilihan sebelumnya AGK-YA hanya 400-an suara, saat PSU memperoleh 2000’an suara.

Secara ilmiah, tentunya kenaikan suara tersebut patut dipertanyakan. Pasalnya, jika PSU dilakoni secara normatif dan berlangsung sehat, kenaikan angka AGK-YA pasti tidak sefantastik ini.

Apalagi warga Sula pernah kecewa dengan janji-janji AGK pada Pilgub 2013 silam yang tidak pernah direalisasikan.

Kubu AHM-RIVAI, tidak mempersoalkan tentang kemenangan. Asalkan kemenangan tersebut diperoleh dengan cara yang benar dan halal.

Sebagai petarung, sportivitas tetap dikedepankan. Rana pengadilan menjadi ruang perdebatan atas sejumlah bukti kejahatan demokrasi di arena PSU.

Kejahatan Demokrasi cukup terstruktur, sistimatis dan masif. Semoga mata hati Bawaslu dan Hakim Mahkamah Konstitusi masih bersinar demi meluruskan praktek-praktek kotor demi kekuasaan.

Penulis adalah Jubir AHM-Rivai

Editor : MAS