Indonesiaberita.com, TALIABU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh Pemuda Perduli Demokrasi Rebublik Indonesi (Papeda) terkait sejumlah persoalan yang terjadi selama tahapan penyelengaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Malut, di wilayah Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu Maluku Utara (Malut).

Ketua KPU Pultab, Sumitro Muhammadia, mengatakan, sejumlah persoalan yang terjadi selama penyelengaraan berlangsung, telah disampaikan melalui saksi pasangan calon (Paslon) nomor urut satu (1) AHM-Rivai dalam form keberatan

“Kami (KPU – red) telah mendengar aspirasi bapak-ibu melalui saksi paslon AHM-Rivai terkait persoalan yang terjadi dari tingkat Kecamatan hingga Kabupaten, telah kami terima, di catat dan menandatangani, dimana akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 oktober nanti.” ungkap Sumitro, kepada seluruh masa aksi di Kantor KPUD Pultab. Jumat (19/10/2018).

Sumitro menerangkan, berdasarkan amar putusan MK telah diperintahkan untuk melakukan PSU.

“Selanjutnya, dilakukan pencermatan data. Terkait persoalan pengurangan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ? perlu diketahui, dalam pencermatan itu dilakukan bersama, yakni dari pihak KPU, Bawaslu dan Tim Paslon, sampai pada berkhir keputusan tepat di tanggal 15 Oktober.” terangnya.

Dirinya menjelaskan, dalam pencermatan tersebut, dicermati berupa keterangan yang berganti data, kartu keluarga, data meningal, belum cukup umur, selanjutnya di masukan dalam DPTb maupun DPPh

“Sehingga kenapa DPT itu berkurang.? karna dalam pencermatan ditemukan ada pemilih ganda, belum cukup umur, dan meningal. Namun dalam pengurangan tersebut telah disepakati bersama KPU, Bawaslu dan tim paslon masing – masing.” jelasnya

Selanjutnya, tambah ketua, tentang C6 kenapa baru di distribusi pada h1 jelang pencoblosan? Berdasarkan aturan, terdistribusi paling lambat h-1 karna itu waktu yang diberikan kepada KPU.

“Keputusan itu kami ambil pada tanggal 15 oktober, dikarenakan untuk duduk bersama dalam menyepakati terkait pencermatan data, setelah itu barulah dilakukan pendistribusian C6,” tambahnya lagi.

Dituturkannya, namun sebelumnya KPU telah memberikan informasi melalui pengumuman kepada masyarakat, apabila jika yang tidak mendapatkan C6 dapat mengunakan hak pilihnya jika terdaftar pada DPT, DPTb, dan DPPh.

“Jadi dalam persoalan pelangaran, Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak bisa digugat karna ini telah diperintahkan dan di atur perundang – undangan,” tutur Sumitro.

Masih lanjut dia, terkait dengan laporan keberatan, semua laporan telah dituangkan dalam Form keberatan dan akan disampaikan ke Mahkamah Konsitusi.

“Oleh karena itu, saya berharap kepada masyarakat seluruhnya untuk dapat menjaga ketenangan dan kedamaian di negeri yang kita cintai ini,” harap Sumitro.

Editor : MAS