Menjadi Referensi Mendunia

Hore..! AGK-YA Lanjutkan. Akankah Demokrasi Terancam.?

Indonesiaberita.com, MALUT –  Klaim kemenangan oleh tim relawan AGK-Ya setelah memenangkan perhelatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Maluku Utara (Malut), ternyata masih menuai banyak tanda tanya besar

Hiruk piruk kemenangan yang di umbar pada media masa maupun media online, hanyalah euforia semata dan bukan hasil akhir kemenangan mutlak.

Memang benar, berdasarkan hasil pleno rekapitulasi oleh KPU Malut. Pasangan Calon (Paslon) nomor urut satu AHM-Rivai mendapatakan suara terbanyak 12.520 suara, Paslon nomor urut dua Bur-Jadi 367 suara, sedangkan Petahana yakni AGK-Ya 9.291 suara dan diposisi terakhir nomor urut empat, MK-Madju hanya mampu meraih 109 suara serta menjadi paslon dengan suara terkecil.

Dalam PSU, AHM-Rivai mendapatkan suara tertinggi dan AGK-Ya berada di posisi kedua namun saldo yang dimiliki AGK-YA 4.149 suara jika dijumlahkan maka AGK-YA unggul dengan hasil selisih 920 suara.

Meski begitu, kewenangan yang berhak memutuskan siapa yang keluar sebagai pemenang adalah Mahkamah Konstitusi (MK) bukan hanya angka diatas angka, namun dari mana angka semua itu berasal, serta tolak ukur pelangaran pilkada yang menghalalkan segala cara.

Saksi paslon AHM-Rivai, Arifin Jafar, menuturkan, pelaksanaan PSU yang dilakukan KPU pada enam desa di Halmahera Barat (Halbar) diluar dari perintah amar putusan mahkamah konsitusi.

“Lokasi PSU tidak sesuai dengan amar putusan mahkamah konstitusi yang berbunyi, pertama tidak adanya nomenklatur Kecamatan Jailolo Timur,Hanya Kao Teluk Halmahera Utara (Halut) yang ada. Dari nomenklatur KPU sudah melanggar ketentuan yang disebutkan dalam putusan Mahkama Konstitusi.” tuturnya.

Bukan itu saja, masih terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. Disebutkan Arifin, sebanyak 166 orang ternyata melakukan pencoblosan di beberapa TPS di Desa Akelamo, Bobaneigo dan Desa Pasir Putih di Halbar.

Masih menjabarkan kecurangan Pilkada, Saksi AHM-Rivai itu mengungkapkan, telah menemukan banyaknya e-KTP yang dicetak Pemkab Halbar jelang atau H-2 pelaksanaan PSU di enam desa.

“Kami punya bukti dan ini dipakai untuk pencoblosan di TPS, pada hal yang bersangkutan DPT-nya di Halut tapi diterbitkan KTP Halbar untuk mencoblos suara di Halbar di Desa Pasir Putih,” ujar Arifin Jafar. Minggu (21/10/2018).

Sementara itu, sehari sebelumnya pleno rekapitulasi diselengarakan, ketua DPD Golkar Maluku Utara, Alien Mus melalui Pers konfers. Sabtu 20 Oktober 2018 lalu di kediaman AHM, Kelurahan Tanah Raja, Ternate Tengah, Kota Ternate.

Alien Mus, mengatakan dalam proses perehelatan PSU ditemukan banyak dugaan pelanggaran yang hampir terjadi disemua wilayah PSU.

Tentunya, demi menjaga marwa sebuah demokrasi, maka kecurangan – kecurangan perlu di usut sehingga dapat menjadi pertimbangan MK dalam memutuskan hasil akhir yang menentukan demokrasi itu sendiri

Oleh karena itu, AHM-Rivai akan melakukan kordinasi dengan pihak terkait untuk mengusut pelaku dan modus yang dinilai telah mencedrai demokrasi di Maluku Utara.

“Kami akan tetap melakukan kordinasi terus terhadap pihak-pihak terkait yang termasuk Gakumd, Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu Malut,” pungkas adik AHM itu

Pada kesempatan yang sama, hal senada juga diutarakan Rivai Umar yang merupakan pasangan Ahmad Hidayat Mus (AHM).

Yang akhirnya angkat bicara dan berani membeberkan modus kecurangan AGK-Ya dalam menghalalkan segala cara walaupun dengan jelas telah mencedrai demokrasi di Pilkada malut.

Tudingan ini bukanlah tanpa bukti, berdasarkan temuan tim dilapangan berbagai modus di upayakan mulai dari dugaan pelangaran money politik hingga intimidasi yang secara terstruktur, sistematis, dan masif

“Kami upayakan mengusut hal ini, biarlah mereka nyatakan menang dalam pertarungan ini, tapi kan kita masih mengupayakan mengunakan jalur hukum untuk memprotes dan mengugat apa yang mereka telah lakukan.” tukasnya

Editor : MAS

Komentar
Loading...