Indonesiaberita.com, JAKARTA – Polemik dana hibah kemitraan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi terus bergulir.

Kali ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengancam akan menutup TPST Bantargebang jika Pemprov DKI Jakarta tidak segera mencairkan dana hibah tersebut. Beberapa waktu lalu, petugas suku Dinas Perhubungan Kota Bekasi melarang truk sampah dari DKI masuk ke Bantargebang.

Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun langsung melihat kondisi TPST Bantargebang.

Permintaan ini, lantaran Anies sebelumnya menyebut, bahwa kewajiban Pemprov DKI terkait pengelolaan sampah sudah selesai dilakukan.

“Ini bukan masalah sampah. Tapi cara menyampaikannya menggunakan isu sampah. Sehingga kesannya, Jakarta punya masalah dengan sampah,” kata Anies di Jakara, Minggu (21/10) lalu.

Menurut Anies, dana kemitraan Rp2 Triliun yang diajukan Pemkot Bekasi tidak berkaitan dengan pengelolaan sampah. Menurut Anies, dana tersebut justru terkait dengan APBD Pemkot Bekasi yang dilimpahkan kepada Pemprov DKI.

Membantah hal tersebut Rahmat menilai, Anies tidak memahami persoalan Bantargebang.

“Jadi pemahamannya. Harus bicara sama-sama orang yang paham tentang kondisi. Kalau yang tidak melihat. tidak datang kesini dan tidak lihat dampaknya dia akan ngomong hanya Rp2 triliun,” ketus Rahmat, Senin (22/10).

Kendati demikian, Rahmat masih menyangsikan, uang Rp2 triliun tidak akan berpengaruh banyak terhadap kondisi TPST Bantargebang. Pasalnya, kondisi Instalasi Pengelolaan Sampah (IPAS) saat ini sangat tidak layak dan butuh pembenahan.

“Kewajiban DKI ini,kewajiban yang iya atau tidak harus dilaksanakan. Kalian lihat saja sendiri, keliling sebentar ke TPST Bantargebang,” ucapnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI menyatakan telah melunasi semua kewajiban soal pengelolaan sampah kepada Pemkot Bekasi. Di lain pihak, Pemkot Bekasi menyampaikan, bahwa DKI baru melunasi dana hibah kompensasi bau TPST Bantargebang, tetapi belum melunasi dana hibah kemitraan seperti yang dilakukan di era Gubernur DKI sebelum Anies.

Editor: YE