IndonesiaBerita, MALUT – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indoneaia (KPPI) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) segera menyelidiki dugaan kasus pemalsuan e-KTP yang diterbitkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Andi Pilly pada Jelang H-2 Pemungutan Suara Ulang (PSU) di enam Desa Halbar.

Ketua KPPI, Muhammad Saifudin, mengatakan, e-KTP yang diterbitkan Dinas Capil Halbar jelang H-2 Pemungutan Suara Ulang (PSU) di enam Desa itu adalah ilegal.

“Penerbitan e-KTP di Halbar jelang H-2 PSU adalah ilegal karena tidak ada nomor register,” kata Muhammad melalui pers rilisnya yang diterima Indonesia Berita, Senin (22/10/2018)

Ahmad panggilan akrabnya menuturkan, pelayanan e-KTP itu sudah di anjurkan pada Kementrian Dalam Negeri disetiap daerah untuk dipercepat pelayanan e-KTP sehingga Bupati perintahkan Dulcapil untuk turun ke Desa-Desa agar melakukan pelayanan e-KTP

“Namun enam Desa itu ditolak oleh Mendagri karena status wilayahnya masuk pada daerah teritorial Halmahera Utara,” tuturnya.

Sehingga menurut dia, kalau amar putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU di Halbar dan kemudian menggunakan e-KTP Halbar Maka beetentangan dengan anjuran Mendagri Soal status wilayah dan penduduk enam Desa.

“Kesimpulanya kita temukan bahwa enam Desa dalam momentum ini dijadikan wilayah komunitas politik,” imbuh Ahmad.

Tambah dia, Terkait dengan mengatasi konlik kepentingan enam Desa masuk pada wilayah Halbar atau Halut harus menunggu keputusan Kemendagri.

“Kemudian ini dipaksakan Mahkama Konstitusi (MK) memerintahkan dalam amar putusan untuk PSU enam Desa versi Halbar berarti Negara seakan – akan melakukan konfrontasi dan profokasi terhadap momentum politik di Maluku Utara.” ujar Ahmad dengan tegas

Maka, sambung Ahmad, Kepala Dinas Dukcapil Halbar, Bupati Halbar, dan Menteri Dalam Negeri harus bertanggung jawab atas pengeluaran e-KTP yang dikeluarkan tidak punya nomor register.

“Kadis Dukcapil Halbar, Bupati Halbar dan bahkan Mendagri harus mempertangung jawapkan akan e-KTP ilegal,” pungkasnya

Editor : MAS