IndonesiaBerita, Sulawesi Utara – Bersama 84 Pengadilan Negeri Kelas II B lainnya, Kabupaten Kepulauan Talaud akan memiliki pengadilan negeri sendiri.

Hal ini usai diresmikannya Pengadilan Negeri Talaud di Melonguane, pada Senin 22 Oktober 2018 kemarin oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, M. Hatta Ali, saat meresmikan 85 Pengadilan Negeri se-Indonesia termasuk Pengadilan Negeri di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Angin segar kini dirasakan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud, pasalnya dalam proses peradilan, masyarakat tak lagi harus mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Tahuna yang jaraknya lumayan jauh serta harus menempuh perjalanan laut maupun udara.

Namun, tidak hanya masyarakat dan Pemerintah Daerah saja yang memberikan apresiasi atas kehadiran Pengadilan Negeri di Talaud.

Apresiasi juga datang dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Kajari Kepulauan Talaud Sutikno.

“Sulawesi Utara dipilih sebagai tempat penyelenggaraan pengresmian 85 Pengadilan Negeri baru. Tentunya kami sangat berterimakasih kepada Mahkamah Agung. Harapan kami, dengan berdirinya kantor Pengadilan ini, pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan khususnya di Sulut terlayani dengan cepat,” ujar Dondokambey saat Konferensi Pers, Senin 22 Oktober 2018 kemarin.

Sementara itu, menurut Kajari Kepulauan Talaud, kehadiran Pengadilan Negeri di Talaud menjadi harapan besar bagi semua pihak, terutama ‘Korps Adhayaksa’ dalam mempercepat penyelesaian perkara yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud.

“Selama ini sidang wilayah harus ke Tahuna. Dari segi pembiayaan dan waktu ada resiko lain yang kita hadapi. Dengan adanya pengadilan negeri di Talaud, maka semua penyelesaian perkara dapat dipercepat,” ujar Sutikno, Kamis (25/10/2018).

Dikatakan Sutikno, dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Talaud di Melonguane, pihaknya telah menyediakan lima (5) jaksa yang nantinya akan mendukung penyelesaian perkara pidana umum (pidum).

“Yang empat jaksa itu juga menjabat sebagai kepala seksi di Kejari Kepulauan Talaud, satunya fungsional. Kelima Jaksa ini tergantung volume perkara. Untuk menangani pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana umum, dilihat dari kondisi wilayah saat ini, lima jaksa sudah cukup,” kata Kajari.

Sebelumnya, melalui Konferensi Pers dengan sejumlah awak media, beberapa waktu lalu. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia M. Hatta Ali, mengatakan bahwa peresmian 85 Pengadilan Negeri se-Indonesia ini tentunya harus dilengkapi dengan lembaga Yudikatifnya.

Lembaga yudikatif penting, untuk memudahkan akses masyarakat didalam mencari keadilan.

“Oleh karena itu, di daerah pemekaran-pemekaran dilakukan pembentukan pengadilan baru untuk mendekatkan diri dengan badan-badan Peradilan kepada masyarakat pencari keadilan,” ungkapnya.

Ketua MA juga menambahkan, Peresmian dari 85 Pengadilan Negeri se-Indonesia ini, para Pimpinan MA menetapkan pilihan yaitu pada Propinsi Sulawesi Utara tepatnya di Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane. Sebab katanya, di Talaud merupakan salah satu Pengadilan yang cukup strategis.

“Saya katakan strategis, soalnya daerah ini adalah daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara Filipina,” tandasnya.

Perlu diketahui juga, bahwa dari Peresmian 85 Pengadilan Negeri se-Indonesia ini, ada 53 Pengadilan Agama (PA), 30 Peradilan Umum dan 2 Peradilan TUN, dimana pembangunan 85 Pengadilan Negeri ini direncanakan pada tahun 2019.

Editor : MAS