Indonesiaberita.com, JAKARTA- Eksekutif nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND), memandang momentum pemilu 2019 merupakan momentum tepat untuk menegakkan kembali apa yang menjadi cita-cita para pendiri republik, seperti yang tertuang dalam Priambul UUD 1945.

Demikian disampaikan langsung kepada Indonesia Beritas, Kamis (25/10). Pernyataan ini disampaikan bersamaan dengan seruan aksi serentak tanggal 25 Oktober 2018 yang akan digelar di 25 kabupaten/kota se-Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjend) LMND Muhammad Asrul menerangkan, aksi ini ditujukan kepada para calon presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif yang akan berkontestasi pada pemilu 2019. Pasalnya LMND menilai kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini telah melenceng dari cita-cita kemerdekaan.

“Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi memandang, melencengnya cita-cita kemerdekaan ini ditunjukkan dengan haluan ekonomi Indonesia yang liberal dan kapitalistik serta orientasi pendidikan nasional yang mengarah pada keuntungan dan semakin liberalis,” kata pria asal Sulawesi itu.

Sementara itu, Ketua Umum LMND Indah Abd. Razak menjabarkan, LMND berpendapat haluan Ekonomi Indonesia harus diganti dari ekonomi liberal menjadi ekonomi yang berdasar pada Pasal 33 UUD 1945. Kongkritnya kata dia, harus serius mewujudkan kedaulatan pangan dan energi dengan menghentikan impor secara bertahap, melakukan reforma agraria secara lebih luas, serta melakukan inovasi untuk mendukung peningkatan produktivitas.

Selain itu, lanjut Indah, harus ada perubahan paradigma pendidikan nasional yang berorientasi profit/laba kearah pendidikan yang memanusiakan manusia serta dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Yang kami minta (terkait pendidikan), wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis,” tegas Indah.

Indah menambahkan, saat ini pendidikan menjadi salah satu di antara sekian sektor yang mungkin untuk ditanami modal swasta. Konsekuensinya, semakin besar penetrasi modal internasional ke dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi serta non formal.

“Kami mencatat fakta-fakta bahwa pendidikan Indonesia telah berada di bawah dikte pasar. Perjanjian multilateral di antara negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu sektor industi tersier. Produknya berupa jasa pendidikan yang diperjualbelikan. Pendidikan dengan demikian telah resmi menjadi komoditi ekonomi dan ditempatkan di bawah rezim pasar bebas,” paparnya.

Ia berharap, melalui seruan aksi ini dapat menjadi titik awal terbangunnya persatuan nasional anti imperialisme untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta menjadi jalan menuju haluan ekonomi berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945.

Penulis: Fitrah Abadi

Editor: MAS