Menjadi Referensi Mendunia

Nasib AGK-Ya Berada di Ujung Tanduk

IndonesiaBerita, MALUT – Harap-harap cemas mungkin ini yang menyelimuti sang petahana atau paslon no urut tiga calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Abdul Gani Kasuba – M Ali Yasin (AGK-Ya), menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Maluku Utara (Malut).

Bagaimana tidak, semua kecurangan maupun pelanggaran yang dilakoni tim AGK-Ya di sejumlah wilayah PSU bakal dilaporkan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) maupun tim kuasa hukum AHM-Rivai kepada MK dengan sejumlah barang bukti yang dapat menjerat sang petahana pada diskualifikasi.

Abdulah Kahar, selaku tim kuasa hukum AHM-Rivai mengatakan, pelaksanaan PSU ditemukan banyak pelanggaran -pelangaran yang dilakukan paslon nomor urut tiga AGK-Ya

“Pelanggaran yang dilakukan diantaranya, money politic, Intimidasi kepada masyarakat dan penerbitan kurang lebih seribu Kartu Tanda Penduduk (KTP) ilegal di Kabupaten Halmahera Barat yang terindikasi memilih kepada AGK-Ya,” kata Abdulah Kahar selaku tim kuasa hukum AHM-Rivai dikutip Indonesia Berita saat diwawancarai sala satu media radio di Jakarta. Rabu (24/10/2018).

Tambahnya, bukan hanya itu, petahana telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melakukan perombakan kabinet dalam lingkup Pemerintahan Provinsi menjelang PSU

“Padahal, dalam undang – undang nomor 10 tahun tentang pilkada dalam pasal 71 ayat 2 dan seterusnya tegas melarang enam bulan sebelumnya maupun sesudah untuk melakukan pelantikan dan pergantian pejabat dalam lingkup pemerintahan,” jelas Abdulah.

Dari segelintir pelanggaran yang terjadi, sambung Tim Kuasa Hukum itu, bahwa ada pelangaran yang dinilai sangat mencolok yaitu sang petahana terbukti melakukan money poltik disalah satu desa zona PSU di Desa Umaloya Kecamatan Sanana.

“Tepat di Desa Umaloya, Kecaman Sanana, AGK terbukti bagi-bagi uang, dan foto yang membuktikan hal itu, kini telah viral di medsos,” cetusnya.

Testimoni HUT IBcom

Tim Kuasa Hukum itu menuturkan dalam pelangaran-pelangaran itu di telah susun dalam satu berkas dan berdasarkan peraturan perundang-perundangan jika pelangaran sifatnya pidana maka dilaporkan kepada Bawaslu Malut jika pidana maka laporkan ke Gakumdu.

“Kami tetap berupaya sedapat mungkin melaporkan pelangaran PSU ditambah karena ada keterlibatan pihak- pihak tertentu sehinga membuat PSU seakan sangat luar biasa,” akunya.

Dirinya juga membeberkan beberapa cara unik paslon nomor urut tiga itu dalam melakukan kecurangan seperti uang yang dikemas rapi dalam sebuah amplop yang kemudian dititipkan pada sebuah toko atau warung sehingga masyarkat bisa dengan mudah mengambil uang tersebut dan memilih AGK-Ya

“Jika tidak ada kecurangan yang di lakukan maka AHM-Rivai akan memenagkan hasil dengan perbedaan suara yang sangat signifikan,” beber Abdulah.

Selanjutnya Abdulah menegaskan, putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan tak bisa digugat lagi.

“Namun sekali lagi, Kami akan tetap berupaya di bidang hukum. Tim telah mempelajari dan berkeyakinan bahwa laporan – laporan dapat mengaruhi putusan MK untuk memerintahkan KPU Malut melaksanakan PSU dikarenakan kasus yang terjadi sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM),” tegasnya.

Lanjut Abdula lagi, banyak sekali masyarakat yang mengeluh dan mempunyai cukup banyak bukti dan tim kuasa hukum telah menyusun laporan secara keseluruhan dalam satu berkas untuk dilaporkan ke MK

“Ini sebagai pembuktian bahwa masyarakat sangat mencintai dan mengiginkan AHM-Rivai untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara,” tutupnya.

Editor : MAS

Komentar
Loading...