Indonesiaberita.com, JAKARTA – Setiap tahun Upah Minimun Provinsi selalu menjadi polemik terlebih lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Unsur pemerintah daerah selalu menjadikan alasan untuk menetapkan UMP mengacu pada PP tersebut.

Tak terkecuali Anies Baswedan selaku Gubernur DKI akan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Jakarta 2019 pada 1 November 2018 mendatang, yang juga serentak secara nasional. Gubernur mengisyaratkan, besaran UMP berada dibawah tuntutan buruh. Namun demikian dia telah menyiapkan kebijakan subsidi khusus untuk para buruh di Jakarta. Ia mengharapkan dapat mengurangi pengeluaran buruh.

Setidaknya ada tiga perbedaan terkait UMP 2019, pertama dari unsur Serikat Pekerja menginginkan kenaikkan UMP sebesar Rp 4,2 Juta, sementara itu unsur pemerintah DKI yang mengacu pada PP 78 tahun 2015, besaran angka sebesar Rp 3,9 juta atau 8,03 persen saja, sedangkan dari pengusaha mengajukan kenaikkan hanya lima persen atau sebesar Rp 3,83 juta dibawah PP 78. Seperti dilansir dari tempo.co, Minggu (28/10).

Anies juga menyampaikan, subsidi yang akan diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya untuk buruh dengan penghasilan UMP +10 persen saja.

Adapun subsidi dimaksud sebagai berikut :

  1. Bus Transjakarta Gratis
  2. Subsidi Pangan Sebesar Rp196 Ribu per bulan
  3. Semua Anak Buruh mendapatkan KJP Plus.

Sementara itu ditempat yang berbeda, dihubungi melalui pesan singkat Whatsappnya, Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno dimintai tanggapannya mengenai perbedaan pendapat ketiga unsur tersebut, menurutnya, soal kenaikan UMP Tahun 2019, harusnya Pemerintah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara berani mempelopori kenaikan berdasarkan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta, kebutuhan yang di survey harus Riil mencapai hidup layak.

Lanjut Sunar panggilan akrab pria ini, Pengusaha (Apindo) jangan hanya memikirkan keuntungan (kapital), harus melihat realitas bahwa dengan kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan kenaikan harga-harga kebutuhan lainya.

“Begitu pun, Program Bus gratis sebenarnya sudah jauh-jauh hari di canangkan (Jokowi-Ahok), namun harusnya tidak mengurangi kenaikan UMP, karena upah buruh masih rendah di banding Negara-negara lain (negara berkembang).” ujar Sekjen KASBI di Jakarta, Minggu (28/10).

Sambung dia, bantuan pangan sebesar 196 ribu, tidak akan mencukupi kebutuhan hidup buruh selama sebulan, dan justru berpotensi memicu konflik di masyarakat, jika pelaksanaanya tidak menyeluruh semua sektor masyarakat dan transparan.

“Begitu juga dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP plus) sudah menjadi program Jokowi dan Ahok, namun tidak mengurangi kenaikan upah buruh.” kata Sunar

Tambah Sunar melanjutkan, “Seharusnya kenaikan upah buruh tahun 2019 harusnya mencapai 25%-30% per bulan.” tutup Sunarno.

Penulis : Fitrah

Editor : YES