Menjadi Referensi Mendunia

KPK Serahkan Nasib Megaproyek Meikarta ke Pemkab Bekasi

Indonesiaberita.com, JAKARTA – Usai terbongkarnya kasus dugaan suap pengurusan izin megaproyek milik Lippo Grup, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan kelanjutan status proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, kepada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Pemkab Bekasi dapat melakukan penegakan hukum secara adminstratif bila didapati pelanggaran dalam proses perizinan yang diajukan pihak Lippo.

“Agar tidak terjadi persoalan yang berlarut-larut ke depan, KPK mengingatkan juga agar pihak Pemkab dapat melakakukan review terhadap proses perizinan tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki secara administratif,” terang Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/1) lalu.

Sejauh ini, Pemkab Bekasi memberikan Izin Peruntukan Pembangunan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk.

Lippo Cikarang adalah induk PT Mahkota Sentosa Utama yang dipercaya menjadi pelaksana proyek Meikarta. Pemkab juga diketahui telah mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk beberapa tower apartemen Maeikarta.

Testimoni HUT IBcom

“Jadi penegakan aturan administratif apakah terkait dengan perizinan, review mencabut atau tidak mencaabut IMB Meikarta, atau menghentikan pembangunan Meikarta dapat dilakukan pemkab. Itu bisa berjalan paralel dengan proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan koordinasi sangat dimungkinkan untuk dilakukan,” papar Febri.

Ia mencontohkannya dengan langkah penegakan hukum secara administratif terhadap pengembang yang melakukan suap dalam proses perizinan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Ketika itu, kata Febri KPK membongkar suap pembahasan Raperda Reklamasi yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta dan petinggi PT Agung Podomoro Land.

“Jadi secara paralel itu bisa saj dilakukan. Tapi tentu melalui proses review terlebih dahulu dan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing,” pungkasnya.

Penulis: Rezky

Editor: MAS

Komentar
Loading...