Menjadi Referensi Mendunia

Diduga Tak Kantongi IUP, JARAK Menuntut ESDM Sultra Agar Menutup PT Bososi Pratama

Indonesiaberita.com, KENDARI – Jaringan Anti Korupsi (Jarak) kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Senin (5/11/2018).

Aksi unjuk rasa tersebut bertujuan meminta Dinas ESDM agar menghentikan segala aktivitas pertambangan PT Bososi Pratama yang berlokasi di Desa Langkikima, Konawe Utara.

Pasalnya, PT Bososi Pratama diduga belum mengantongi IUP hingga saat ini.

Sidik Muharam selaku Kordinator aksi mengutarakan, bahwa pihaknya menuntut perusahaan tambang ini karena telah melakukan aktivitas pertambangan diluar izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), kemudian dalam aktivitas jeti nya di luar dari IUP serta terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan salah satu pekerjanya meninggal dunia.

“Jadi yang perlu saya tegaskan adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Bososi Pratama, baik itu terkait IUP yang kami duga semua itu dilakukan diluar IPPKH serta pelanggaran sop yang mengakibatkan insiden kecelakaan kerja sehingga salah dua pekerjanya meninggal dunia, sehingga kami anggap semua tindakan itu adalah melanggar undang-undang,” ujar Sidiq.

Ia juga menambahkan, masalah yang paling utama adalah perubahan fungsi kawasan hutan tanpa memiliki IPPKH, dimana mereka memperluas lokasi penambangan tanpa kordinasi dengan stekholder terkait yakni dinas Kehutanan.

IMTSI Sidebar

“Olehnya, kami dari JARAK menuntut agar Dinas ESDM Provinsi Sultra agar menghentikkan segala aktivitas pertambangan dari PT Bososi Pratama serta segra meninjau langsung ke lokasi pertambangan tersebut yang telah melakukan illegal minning.” imbuhnya.

Menanggapi tuntutan masa aksi, Plt Kadis ESDM Sultra Andi Makawaru menuturkan bahwa, pihaknya telah memberikan surat penghentian segala aktivitas dari PT Bososi Pratama yang beroprasi di Konut, baik itu terkait insiden kecelakaan kerja yang sifatnya sangat fatal maupun dari segi legalitas teknis.

“Saat ini kami sudah menyurat ke PT Bososi Pratama agar menghentikan segala aktivitas dimana terkait pelanggaran sop yang sifatnya sangat fatal sehingga mengakibatkan dua pekerjanya meninggal dunia,” tutur Andi Makawaru.

Disamping itu PT Bososi di aspek legalitas teknis, banyak tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan, sedangkan terkait IUJP sampai saat ini kami sedang meneliti dimana 8 perusahaan yang terlibat tersebut.

Dikarenakan sampai sekarang kami memiliki data , olehnya saat ini kami masih menginvestigasi dari laporan 8 perusahaan dalam IUJP tersebut, pungkas Andi.

Editor : MAS

Komentar
Loading...