Menjadi Referensi Mendunia

Menteri Basuki: Jelang Berakhirnya Kabinet Kerja Tidak Boleh Ada Proyek Mangkrak

Indonesiaberita.com, JAKARTA – Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2018, di Jakarta, Senin (5/11) lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan, jelang berakhirnya Kabinet Kerja pada tahun 2019 tidak boleh ada proyek infrastruktur yang mangkrak.

Oleh karenanya dalam penganggaran tahun 2019, difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang sedang dibangun,

Pada tahun 2018, anggaran yang dibelanjakan Rp 114,33 triliun dengan progres penyerapan sebesar Rp 72,56 triliun atau 63,46 persen dan progres fisik mencapai 80 persen.

“Pada akhir tahun 2018, kami targetkan bisa mencapai 90-93 persen. Penyerapan anggaran bukan tujuan tetapi sebagai salah satu indikator kinerja,” jelas Basuki Hadimuljono.

Dalam rakortas tersebut, Basuki meminta kepada seluruh Satuan Kerja untuk tidak hanya mempercepat realisasi belanja infrastruktur, namun juga memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun dengan memperkuat pengawasan, serta mengelola dengan baik aset infrastruktur yang sudah dibangun.

Dalam arahannya, Basuki menginstruksikan kepada para Kepala Balai/Satker Kementerian PUPR di daerah tidak hanya sebagai construction manager yang hanya fokus membangun, tetapi merupakan infrastructure manager.

IMTSI Sidebar

“Kepala Balai Jalan harus bertindak sebagai road manager yang mampu mengatur jaringan jalan yang bisa dimanfaatkan oleh Kepolisian dan Kementerian Perhubungan dalam mendukung kelancaran konektivitas. Begitu juga Kepala Balai Wilayah Sungai harus mampu menjadi water manager di wilayah kerjanya,” tutur Basuki.

Untuk diketahui, progres penyerapan empat direktorat jenderal yang mengelola anggaran total Rp111,62 triliun, masing-masing yakni Ditjen Sumber Daya Air sebesar 65,6 persen atau sekitar Rp24,68 triliun dari pagu Rp37,62 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp27,04 triliun atau sekitar 59,09 persen dari total anggaran Rp45,77 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar 68,26 persen atau Rp12,46 triliun dari pagu Rp18,25 triliun dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar 65,57 persen atau Rp6,55 triliun dari total pagu Rp9,98 triliun.

Rakor yang dihadiri sekitar 409 peserta terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, para kepala balai dan kepala satuan kerja (satker) Kementerian PUPR dari seluruh Indonesia. Tujuannya melakukan evaluasi pelaksanaan program tahun 2018 dan penajaman program tahun 2019.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen PUPR Anita Firmanti, Irjen PUPR Widiarto, Dirjen SDA Hari Suprayogi, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan sekaligus Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Khalawi AH, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief, Plt. Kepala Balitbang Lukman Hakim dan Kepala BPIW Hadi Sucahyono.

Penulis: Tri
Editor: MAS
Komentar
Loading...