Menjadi Referensi Mendunia

Tahun Politik dan Nasionalisme

Oleh :

Yusri A. Boko

IndonesiaBerita, MALUT – Tulisan ini lahir dari “diskursus” tentang membaca realitas politik kekinian yang sarat dengan issu suku, ras dan agama (Sara).

Kita bisa membaca dinamika politik yang terjadi di Ibu Kota Jakarta, manakalah yang dibangun ialah penistaan agama yang menjadi drama politik hingga hari ini.

Bahkan politik kebencian kian marak dan dengan sengaja didesain oleh aktor-aktor intelektual tertentu  (rival politik), saling menjatuhkan elektabilitas masing-masing lawan politik, sampai-sampai sosial media dijadikan sebagai kampanye hitam bagi praktisi politik dan intelektual dadakan.

Sosial media kini menjadi ruang publik dimana hampir sebagian besar masyarakat Indonesia sudah memiliki alat informasi handpone android dan gadget, dengan demikian sosial media bisa mengkonstruk gaya berpikir kita termaksud kaum milenial.

Sosial media juga memilik daya tarik yang instan dan cepat, daya perusak semakin kuat jika tidak ada sering informasi, dan harusnya praktisi-praktisi politik memberikan pencerahan politik kebangsaan yang lebih manusiawi dengan pendekatan “ke-Bhinekaan”, karena salah satu tanggungjawab partai politik ialah memberikan pendidikan politik.

Namun keberadaan partai politik dengan peran memberikan pendidikan politik belum begitu terasa, partai politik lebih condong hadir ketika terlibat dalam kontestan politik dan berbicara atasnama kepentingan yang dijual” melalui program-program jangka pendek dan panjang.

Pemilihan Gubernur Jakarta, minimal memberikan kita sedikit gambaran bahwa fitrah manusia sebagai mahluk politik bukan terjebak pada issue Sara. Kebebasan dalam memilih dan dipilih merupakan bukti dari bagaimana kesadaran rakyat dalam menciptakaan demokrasi yang bermartabat.

Bangsa ini bisa hancur manakalah elit politik hanya menjadikan para pemilih sebagai konsumen  murahan yang siap mengkonsumsi produk-produk murahan. Produk-produk itu bisa berupa informasi hoax yang mencederai etika-etika demokrasi dalam bernegara.

Sikap saling menjatuhkan dengan cara mengoreng issue PKI, kasus hoax Ratna Sarumpaet, pembakaran mendera Tauhid, dan kasus Tampang Boyolali. Semua itu merupakan bagian dari desain politik, sehingga kita tersandra oleh berita-berita di media masa (TV antara indepndent dan dependensi).

Posisi elit ditahun politik, makan dan minumnya dikontrol oleh media, sehingga perilakunya yang berkontardiksi dengan kepentingan dinarasikan dengan bahasa tim sukses dari masing-masing kubu, sehingga rakyat pun terjebak dengan gerakan pro elit.

Meminjam bahasa Donny G. Adian (2011:41) bahwa gerakan sosial dewasa ini bukan semata-mata perebutan sarana produksi, melainkan kontra hegemoni terhadap diskursus dominan yang membekukan identitas. Dalam istilah masyarakat Komunis, perjuangan atas kesetaraan dan kebebasan tersebut tidak pernah termaterialisasi ke dalam tatanan sosial kongkrit.

Hal ini sudah tentu kesadaran kita dalam merespon setiap masalah politik bukan pada persoalan program, dan tahapan pelaksanaan lapangan dari pemimpin, melainkan pada ketidak sukaan karena pemahaman eksklusif sendiri. Bahkan termakan dengan ekspansi teologi-ideologi konservatif dengan bualan gerakan politik berbasis agama.

Jika persoalan diatas, dilihat dalam konteks hari ini, maka sudah tentu ini merupakan tahun politik. Tahun dimana para elite ibarat seorang produser film yang membuat skenario bahwa film ini harus feisnya seperti ini, sehingga bisa diterima dan laku dipasaran. Dan itu terbukti menarik simpati publik karena budaya menontonnya lebih banyak dari pada budaya membaca dan menganalisa, terlebihnya ialah ekonomi politik media sebagai alat tranformasional yang banyak dipakai oleh masyarakat sebagai sarana informasi.

IMTSI Sidebar

Nasionalisme ala “Identitas”

Nasionalisme dapat diartikan sebagai kebangsaan, cinta akan tanah air; faham kebangsaan/persatuan bangsa, (Baca Kamus Ilmiah, Pius A Partono, 2001:511). Pengertian diatas, memberikan satu pemahaman bahwa nasionalisme merupakan faham tentang persatuan bangsa.

Kata nasionalisme sendiri, oleh pemahaman bangsa sendiri muncul pada masa Indonesia dijajah oleh Kolonialisme dan Imperialisme Belanda. Maupun dari pengaruh eksternal berupa spirit Gandhiisme di India dan belahan Dunia lainnya.

Pemahaman kebangsaan harusnya dibangun diatas kemajemukan yang melegitimasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia (bukan Jawa, Sumatra Maluku dan Maluku Utara). Namun bukan berarti Pilpres menghendaki munculnya nasionalisme sempit, akan tetapi nasionalisme telah ada sebelum sistem negara dibentuk secara utuh (pra-merdeka).

Pendekatan nasionalisme yang sempit, memberi ruang konflik yang cukup terbuka bagi anak bagsa sendiri. Pemaknaan bahwa nasionalisme dibangun dengan seruan “Hubbul Wathon Minal Iman” artinya cita negara merupakan bagian dari iman yang diajarkan oleh Hadratus Syeh KH. Hasyim Asyhari kepada anak cucu Nahdiyyin, agar selalu berpegang teguh pada agama dan negara.

Berkecamuknya nasionalisme “ala-identitas” dan semakin menjamurnya kelompok intoleransi bisa mengancam NKRI.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini harus benar-benar terfokus pada rasa tanggungjawab bersama, mulai dari Timur-Barat Indonesia. Hindari sedini mungkin issue agama dan tafsiran bodoh yang membawa bangsa ini pada perpecahan, dan kenalilah “subyek dan obyek” pembuat berita sehingga kita tidak terjebak dalam konflik elit yang memanipulasi hak-hak politik dan keberagamaan. Kita harus sadar bahwa bangsa ini dibangun dengan berbagai macam perbedaan pendapat dan diakhiri dengan komitmen bersama bahwa kita ialah satu dalam “Bhineka Tunggal Ika”.

Merajut Ke-Bhinekaan di Tahun Politik

Wawasan Nusantara atau biasa disingkat “Wasantara” merupakan perwujudan dari “geopolitik” bangsa Indonesia. Bangsa yang memiliki berbagai macam suku, ras dan agama, seharusnya menjadi kekuatan dalam menghadapi gempuran Dunia Internasional dalam upaya melumpuhkan “ke-Indonesiaan” Kita. Pemilihan Presiden bukan harus di narasikan dengan issue agama yang pada endingnya merusak “ke-Bhinekaan” dan menjerumuskan anak bangsa pada konflik horizontal.

Di tahun politik ini, berbeda pilihan bukan berarti berbeda ideologi negara dan harus muncul kelompok oposisi, terutama dilevel akar rumput karena implikasinya buruk pada pembangunan manusia Indonesia yang Pancasilais. Sebab citra buruk pemerintah bukan dilihat dari gagalnya program semata melainkan ketidaksukaan karena faktor kedekatan figur yang dikaitkan dengan doktrin dalam aliran mazhab (agama), semisalnya Jokowi mendekati kelompok agamawan Nahdlatul Ulama dan Prabowo dibawa pengaruh Ulama 212.

Oleh karena itu, sebagian masyarakat Indonesia masih terjebak dengan stempel aliran atau mazhab dalam menentukan pilihannya disetiap pesta demokrasi di tanah air.

Sadar dan tidak, negara-negara Eropa dan Timur Tengah bingung untuk mengenal identitasnya sendiri, yang oleh bangsa sendiri mau mengikuti ketimpangan syariatnya. Sedangkan bagi Indonesia, Pancasila masih menjadi pedoman bernegara dan Ulama menjadi tiang penyangga berdirinya “ke-Bhinekaan”. Walaupun oleh sekian anak bangsa yang murtad alias tidak mengakui Pancasila karena di dalam hatinya tersulut kebencian dan ketidak sadaran atas sejarah bangsanya sendiri.

Menurut Sinaga (2010:26) jika agama hanya bertumbuh pada satu  identitas, maka ia cenderung entah menjadi ghetto, saat ia lemah atau menjadi momok kalau ia membesar bagi kehidupan bersama yang majemuk. Namun, bila agama semata-mata menjadi “ agama kebangsaan” civil religion,  ia bisa terjebak pada nasionalisme sempit, yang tidak berkembang dan lenting, dan akan terpojok di era globalisasi ini.

Bhineka Tunggal Ika, seharusnya dilihat sebagai benih kehidupan, menghargai dan menghormati segala kemajemukan suku, agama dan budaya merupakan suatu keharusan dan mestinya dipandang sebagai perekat antara suku bangsa di Indonesia tanpa harus melihat dia agama, suku, ras dan budaya mana (sesuai nilai-nilai Pancasila). Dengan demikian, maka Pancasila sebagai rahmat Tuhan yang tak tergantikan dan kemajemukan merupakan pemberian Ilahiyah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. #2019 Bangga Menjadi Manusia Indonesia.

Penulis adalah Dosen STKIP Kie Raha Ternate

Editor : YES

Komentar
Loading...