Menjadi Referensi Mendunia

AGK Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran

IndonesiaBerita, TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dengan Nomor. 214/PY.03.1-BA/82/Prov/2018.

1. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara Nomor PM00.0.420/MU/2018, tanggal 1 November 2018 beserta dengan lampirannya. yang diterima oleh KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 2 November 2018, telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang penatapan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terkait dengan tindakan Gubernur Provinsi Maluku Utara yang melakukan penggantian pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebelum berakhir masa Jabatan tanpa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

2. Bahwa dalam surat tersebut, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk mematuhkan sanksi kepada Terlapor KH. Abdul Gani Kasuba berupa pembatalan sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara.

3. Bahwa berdasarkan pada angka 1 dan angka 2, telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut

a. Melakukan konsultasi kepada KPU Rl baik melalui surat Nomor 140/PY.03.1SDIProv/Xl/2018. tertanggal 2 November 2018 dan bertemu langsung di Kantor KPU RI dengan Ketua KPU RI beserta jajarannya pada tanggal 2 November 2018.

b. Mengirimkan surat nomor 141/PY.03.01-SD/82/Prov/2018 tertanggal 3 November 2018 kepada Menteri Dalam Negeri untuk meminta klarifikasi ada tidaknya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Maluku Utara untuk melakukan penggantian pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara. serta melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang mewakilinya yaitu Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Daerah pada tanggal 5 November 2018 KPU Provinsi Maluku Utara juga mengirimkan surat Nomor 144/PY 03 01-SD/82/Prov/2018 tertanggal 7 November 2018 mengenai permohonan untuk mendapatkan dokumen fisik salinan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri tersebut.

c. Menyampaikan surat nomor 142/PY.03.01-SD/82/Prov/Xll2018 tertanggal 3 November 2018 kepada Mahkamah Konstitusi perihal laporan adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan sanksi kepada terlapor K.H. Abdul Gani Kasuba. (petahana) berupa pembatalan sebagai calon Gubernur Provinsi Maluku Utara dan menyampalkan laporan secara langsung di hadapan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pada tanggal 5 November 2018

Testimoni HUT IBcom

d. Meminta dokumen pengajuan permohonan persetujuan tertulis dari Gubernur Provinsi Maluku Utara kepada Menteri Dalam Negeri dan Surat Penemuan dan Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagaimana surat KPU Prov Maluku Utara Nomor 143/PY 03 o1-SD/821Prov/XI/2018 tertanggal 5 November 2018

e. Melakukan konsultan dengan ahli Hukum Administrasi Negara yang juga Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Prof Dr H. M Laica Marzuki di Jakarta pada tanggal 6 November 2018

f. Melakukan konsultasi kepada Ahli Pemilu yang juga mantan anggota DKPP (Periode 2012-2017) dan Ketua Bawaslu RI (Periode 2008-2011) yaitu Dr Nur Hidayat Sardini, di Jakarta pada tanggal 7 November 2018.

g. Melakukan konsultasi dan melaporkan hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada KPU RI di ruang meeting Hotel Borobudur Jakarta, pada tanggal 8 November 2018

h. Melakukan Rapat Pleno Pengambilan Keputusan terhadap Rekomendasi Bawaslu provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakll Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, bertempat di Kantor KPU RI dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 213/PY.03.1-BA/82/Prov/XI/2018, tanggal 3 November 2018.

Bahwa berdasarkan Iangkah-langkah pada angka 3. dinyatakan terlapor KH Abdul Gani Kasuba. tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dan dinyatakan tetap memenuhi syarat sebagai calon Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

Editor : YES

Komentar
Loading...