Indonesiaberita.com, JAKARTA – Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia (AMPDI) meminta Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bertanggung jawab atas pernyataan yang menyebutkan Tim AHM-RIVAI menyebarkan berita bohong.

Sebab, sebelumnya aksi sweeping AMPDI ke ruang Kerja Dirjen OTDA Kemendagri, Kamis 15 November 2018 lalu, semata mata mempertegas sikap AMPDI terhadap dugaan surat bodong dari Kemendagri tentang Izin Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) kepada Calon Gubernur Petahana, Pilkada Malut, Abdul Gani Kasuba (AGK).

Oleh karena itu, AMPDI menilai surat izin yang dikeluarkan Kemendagri, aneh dan non prosedural, hal ini dengan jelas di sampaikan oleh Kepala BKD Provinsi Malut yang menyatakan tidak Ada surat izin tersebut

“Pasalnya, Kepala BKD di hadapan Bawaslu telah mengklarifikasi bahwa surat tersebut tidak ada namun saat sidang di MK surat tersebut dihadirkan sebagai salah satu bukti,” ujar Muh Husni Sapsuha, presidium Gerakan SUBU BerSATU, salah satu gerakan Organ AMPDI. Minggu (18/11/2018) kemarin.

Sehingga, AMPDI mendesak Kemendagri, dalam hal ini Dirjen OTDA untuk menjelaskan ke publik tentang misteri surat izin Kemendagri dimaksud.

“Kami juga menyadari bahwa administrasi adalah hal intern lembaga, tapi karena sudah menyentuh ruang publik maka Kemendagri harus menjelaskan hal ini secara terang benderang,” sambung dirinya.

Dalam tuntutan lainya, tambah ia, AMPDI juga akan terus mendesak dan berupaya menguak tabir surat izin di Kemendagri tersebut, serta, AMPDI juga mendesak Kemendagri untuk memanggil Karo Humas Pemrov Malut terkait berita Kemendagri Sebut Tim AHM-RIVAI Penyebar Kebohongan.

“Kami tetap konsisten mengawal ini. Sebab Kemendagri harus bertanggungjawab atas berita yang menyebut Tim AHMRIVAI Penyebar Kebohongan,” tegas Edho, sapaan akrab Muh Husni Sapsuha.

Dirinya menjaskan, jika menilik lebih jauh lagi persoalan surat sekprov dan dirjen OTDA ke KPU tanggal 3 dan 6 November 2018, hal ini pun menuai pernyataan besar karena bukti fisik yang dimaksud bukanlah surat keterangan Sekda dan Dirjen, melainkan surat fisik Kemendagri tentang izin.

“Apabila, jika surat itu benar ada, maka kami mendesak kementerian dan KASN untuk memeriksa Kepala BKD Provinsi atas pernyataan yang membuat kisruh politik Pilgub Malut,” jelas Edho..

Demi memperjuangkan kebenaran, Edho menambahkan, AMPDI merencanakan pada Senin 19 Novemeber 2018, bakal mendatangi Kemendagri untuk mempertanyakan sikap Kemendagri yang menyatakan TIM AHM-RIVAI menyebarkan kebohongan.

“Besok kami (AMPDI) akan mendatangi Kemendagri untuk diminta bertangung jawab persoalan yang melilit Pilkada Maluku Utara,” pungkasnya.

Editor : YES