Indonesiaberita.com, MALUT – Koalisi Perjuangan Rakyat Maluku Utara, lakukan aksi unjuk rasa di depan Kampus 1 Unkhair, Kota Ternate, Maluku Utara menuntut agar harga kelapa Kopra di Malut Utara dinaikan. Kordinator Aksi Bahrun Ibrahim mengatakan, pasalnya Kopra masih menjadi salah satu komoditas unggulan di Maluku Utara, Senin (19/11/2018).

“Tanaman kelapa masih menjadi perkebunan utama berdasarkan data Balai Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, luas Pertanaman kelapa di Maluku Utara pada tahun 2015 mencapai 147.733 hektar dengan jumlah produksi sebesar 231.619 ton, angka ini jauh lebih besar dari perkebunan lainnya seperti pala, cengkeh, dan kakao, serta Indonesia menjadi negara Pengekspor terbesar kedua setelah Philipina” kata Bahrun.

Lebih lanjut Bahrun menyampaikan, dapat diketahui bahwa sebagian besar hajat hidup masyarakat Maluku Utara bergantung kepada Hasil tani kopra,

“Seharusnya ini mampu diperhatikan oleh Pemerintah Pusat, Daerah (Provinsi sampai Kabupaten, karena masyarakat Malut, Dalam tiga bulan terakhir harga pasaran kopra turun drastis dan sangat dikeluhkan oleh masarakat, di tambah pemerintah daerah yang tidak menyikapi secara serius,” tuturnya lagi.

Ribuan Mahasiswa Maluku Utara saat melakukan Aksi Demonstrasi/foto Gamal

Sambungnya, harga begitu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Maluku Utara, khususnya di bidang pendidikan,

“Turunnya harga kopra, akhirnya banyak anak tani yang putus sekolah dan mempengaruhi minat bertani masyarakat Malut, serta membuat banyak petani menjual tanahnya aka tetapi Pemerintah melahirkan kebijakan Penambangan, serta memasukan kelapa Sawit, dan DPRD provinsi lebih memilih Perjalanan dinas ketimbang memberikan Subsidi untuk menyelamatkan,” papar Bahrun.

Selanjutnya Bahrun menegaskan agar pemerintah segera menindak lanjuti tuntutan mereka.

“Kami juga mendesak pemerintah segera membuat Perda tentang harga komoditi, naikan harga komoditi unggulan, tekan permainan tengkulak, dan pemerintah provinsi segera menertibkan tata niaga pala dan cengkih,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Bahrun bersama ribuan mahasiswa Malut juga mendesak agar ada regulasi yang berpihak kepada petani kopra di Maluku Utara.

“Kami juga mendesak agar dibuatkan Perusahan Daerah (Perusda) untuk melindungi petani Kelapa kopra, alih fungsikan anggaran perjalanan dinas 13 milyar pada subsidi petani kopra, hidupkan Tol Laut, menolak kelapa sawit dan pertambangan di Maluku Utara, serta jalankan pasal 33 UUD 1945.” pungkas Bahrun selaku Koordinator Lapangan.

Editor : YES