Indonesiaberita.com, MOROTAI – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB), Senin (19/11/2018) bertempat di Halaman Kantor Bupati, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, lakukan demonstrasi besar-besaran. tuntut Bupati Morotai segera turun jabatan.

Yakmil selaku ASN, Kabupaten Pulau Morotai mengatakan sejak Bupati dilantik dari segi ekonomi sangat memprihatinkan, semua aktivitas telah dikuasai oleh korporasi.

“Aksi hari ini adalah menurunkan Bupati.” jelasnya.

Lanjutnya, Morotai sangat prihatin ketika kita keluar ke Tobelo, Ternate, maka kita mendengar kata prihatin dari masyarakat di sana

“Saya melihat rezim yang ada sangat memprihatikan, Saat ini turunkan Beni Laos dan Semua kolega Bupati tidak boleh ambil bagian seperti proyek” jelas Yakmil lagi.

Menurut Yakmil bahkan ribuan ASN itu pun siap dipecat.

“Kita ASN seperti tidak punya harga diri dan bukan kita yang sepantasnya menanaman pohon, hari ini jangan kita dustakan, kami siap untuk di pecat.” tegasnya.

Masih menurut Yakmil, sudah lama yang harus terjadi dan meminta komitmen dari ASN di awali dengan para pimpinan SKPD dan juga tahapan panismen ini keliru.

“Saya adalah salah satu orang yang mengkritisi Bupati, terkait Soal anggaran desa binaan tidak ada uang tapi harus turun, itu sangat menyiksa kami, dan juga menyangkut honorer tidak bisa bahwa domisili A lants tugas B, ini sangat menyiksa juga” tuturnya.

Sebagai penutup Yakmil menyampaikan birokrasi Morotai bobrok dan kita harus sudahi pimpinan Bupati Beny Laos.

“Birokrasi yang bobrok ada di Morotai. Kalau kita mau melawan bupati salah satunya kita harus mematakan linknya terlebih dahulu seperti di Istana Kepresidenan, Polri, dan KPK dan tahun 2018 harus kita sudahi pimpinan Bupati Beny Laos. Jadi tidak ada 2019 pimpinan bupati Beni Laos.” tutupnya.

Rasmin Fabanyo, Wakil DPRD Kabupaten Pulau Morotai dan sejumlah anggota DPRD juga menyampaikan mendukung aksi yang di lakukan oleh ASN Tersebut.

“Atas nama pimpinan DPRD saya memberikan apresiasi, ada anggaran APBD 2017, 2018 orang morotai dapat tulangnya, sementara pihak lain dapat isinya, dan Pagu anggaran 2019 harus di peruntukan untuk SKPD nanti hari kamis SKPD akan dipanggil membawa RKA untuk kita hitung bersama dan Kita akan palang tidak boleh ada aktivitas sebelum ini tuntas.” tuturnya.

Penulis : MAN

Editor : YES