IBC, TANGSEL – Selama 10 tahun Kota Tangsel didirikan ternyata selama ini sebanyak 22 Lurah hanya menjabat pelaksana tugas (Plt) bahkan 20 lurah statusnya non Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 8 tahun.

Jumlah tersebut merupakan setengah dari jumlah kelurahan di Tangerang Selatan yang total ada 54, yang tersebar di tujuh kecamatan.

Diketahui, di Kota Tangsel tercatat sebanyak 20 kelurahan dipimpin non ASN dan dua kelurahan dijabat pelaksana tugas (Plt).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) mengaku kaget dan akan meminta klarifikasi Pemkot Tangsel soal jabatan lurah non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemendagri menilai kelurahan yang dijabat oleh Plt itu melanggar UU tentang pemerintah daerah. Plt lurah tersebut sudah menjabat bertahun-tahun, bahkan ada yang diisi non-PNS.

Menurut Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, jika pengangkatan lurah berstatus plt itu menjadi keputusan walikota harus dibatalkan. Sebab, tidak ada aturan yang menjadi dasar.

“Jika memang betul hal tersebut beliau (Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany – red) dlakukan, maka tindakan Wali Kota Airin Rachmi Dianytersebut dapat dikategorikan maladministrasi sesuai UU 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan pelanggaran nyata terhadap pasal 229 ayat 3 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar dalam keterangannya, Selasa (20/11/2018).

Dia mengatakan tim dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri akan melakukan pemeriksaan ke lapangan.

“Besok (hari ini, red) tim Ditjen Otda segera cek ke lapangan,” ungkap Bahtiar.

Dari 54 kelurahan, baru 27 lurah yang sudah definitif, 7 lurah baru diangkat jadi PNS, serta 20 lurah masih diisi Plt dan non-PNS.

Editor : YES