Menjadi Referensi Mendunia

Kejanggalan Mutasi Pejabat Pemprov Malut, SUBU dan AMPT Desak KASN Bongkar

Indonesiaberita.com, JAKARTA – Gerakan Sula Taliabu (SUBU) BerSATU dan Aliansi Masyarakat Pulau Taliabu (AMPT) kembali menyambangi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegegawaian Negara (BKN). Rabu 22 November 2018.

Dalam pertemuan itu, SUBU dan AMPT meminta dua instansi tersebut (KASN dan BKN -red) membongkar hal ihwal berhubung surat izin Kemendagri soal persetujuan mutasi dan rotasi pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut).

Pasalnya, dalam pemaparan Komisi ASN yakni Muthmainnah dan Riyadh Launuru, dari Bagian Pelaporan Monev dan Penyidikan KASN mengungkapkan terdapat kejanggalan dalam prosedur pelantikan 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah Pilkada serentak.

Olehnya itu, menurut Presidium Gerakan SUBU Muhammad Natsir Sangadji, dalam peryataanya kelembagaan KASN bahwa tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi pelantikan Jabatan Tinggi Pratama (JPT) kepada Gubernur Malut, telah menunjukan Mal-Prosedur pelantikan.

“Menunjuk pasal 132 PP 11 tahun 2017, pelantikan JPT dianggap legal jika ada Rekomendasi Mutasi dan Rotasi oleh KASN, Makanya, jika hanya berdasar izin Kemendagri maka pelantikan. jPT dianggap Gagal Prosedur,” jelas M Natsir melalui press rilis kepada Indonesia Berita, Rabu (22/11/2018) malam.

Even, sapaan akrapnya, menuturkan Pemprov Malut pernah menyurat ke KASN soal rencana pelantikan, namun lembaga ini belum menyetujui lantaran beberapa variabel syarat harus dipenuhi terlebih dahulu.

“Misalnya, setelah pemprov memperoleh surat izin kemendagri, maka pemrov bermohon ke KASN untuk memberikan rekomendasi evaluasi. setelah itu, dari hasil evaluasi barulah KASN mengeluarkan rekomendasi rotasi dan mutasi jabatan tinggi pratama. Selama ini, proses itu tidak dikuti,” ujar Even.

Secara terpisah, pihak BKN pun senada dengan KASN, menurut Bidang Kepangkatan Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan (KPPDJ), Setia Hermawan memgatakan kewenangan BKN sebatas jabatan Administratur dan Fungsional.

“Kami akan pelajari sesuai data dan fakta. BKN tentu akan keluarkan sikap terhadap gubernur dan Bupati KepSula atas laporan,” tandasnya Setia.

Olehnya itu, SUBU Bersatu dan AMPT mendesak dua lembaga pemerintah ini untuk segera menginvestigasi dan membuka tabir surat izin pelantikan oleh Calon Gubernur Petahana dan Bupati Kepulauan Sula.

“Kami akan terus mengawal proses di KASN dan BKN. Dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi besar besaran terhadap dua institusi ini,” pungkasnya.

Editor : YES

Komentar
Loading...